x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Aturan Baru Permendagri Harus Dipatuhi Kalau Gak Mau Celaka!

Batasi Gerak Koruptor, Biaya Perjalanan Dinas Gunakan Sistem “At Cost”

Senin, 04 Februari 2013 18:14 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Batasi Gerak Koruptor, Biaya Perjalanan Dinas Gunakan Sistem “At Cost” - Aturan Baru Permendagri Harus Dipatuhi Kalau Gak Mau Celaka! - Sekda Provinsi Jawa Tengah, Hadi Prabowo

(Foto: Istimewa)Sekda Provinsi Jawa Tengah, Hadi Prabowo

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Ada kebijakan baru tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 tahun 2013. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Hadi Prabowo mengatakan. “Ada kebijakan baru tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 tahun 2013, dalam aturan baru tersebut pemberian biaya perjalanan dinas tidak lagi dengan sistem lumpsum atau uang yang dibayarkan sekaligus, melainkan dengan sistem “at cost” atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran sah.” terang Hadi Prabowo, Senin (04/02/2013).

Permendagri yang diterbitkan pada 15 Januari 2013 tersebut, merupakan perubahan atas Permendagri Nomkor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD 2013. Tentu saja perubahan itu untuk mengantisipasi adanya kecurangan dan membatasi adanya korupsi.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh satuan kerja segera menyosialisasikan aturan baru tersebut. “Aturan ini sudah diundangkan dan harus dilaksanakan tahun ini,” katanya.

Menurut dia, akan segera disusun aturan yang menjabarkan pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur, kalau dulu biaya perjalanan dinas diberikan secara ‘gelondongan’, sekarang harus sesuai dengan kebutuhan riil,” katanya.@Yuwana Irianto

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty






code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty