x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Warga Buta Hukum Tak Mau Lapor Polisi

Cawali Independen Kota Malang Palsu Tanda Tangan Dukungan

Kamis, 07 Februari 2013 17:16 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Cawali Independen Kota Malang Palsu Tanda Tangan Dukungan - Warga Buta Hukum Tak Mau Lapor Polisi - Tanda Tangan Palsu

(Foto: Ilustrasi-LICOM)Tanda Tangan Palsu

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang mengaku sudah menemukan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Malang.

Pelanggaran yang diungkap Ketua Panwas Kota Malang, Ashari Husen, Kamis (07/02/2013) itu terkait dengan pemalsuan tanda tangan dukungan calon walikota dan wakil walikota dari jalur independent.

Baca juga: Demi pelantikan Walikota, silaturahmi Arema diundur dan Walikota disarankan tolak mobdin baru Rp 1 miliar

“Saat kami mengikuti verifikasi faktual memang ada banyak temuan soal pemalsuan tanda tangan dukungan. Sebab, saat kami tanya ada yang mengaku tidak memberikan dukungannya pada calon independent itu,” jelasnya.

Seperti diketahui ada dua pasangan calon indpendent yang mendaftar ke KPUD untuk menjadi walikota dan wakil walikota Malang periode 2013-2018. Pasangan tersebut adalah Dwi Cahyono-M.Uddin dan pasangan Mujais-Yunar Mulya.

Kedua pasangan itu mengajukan berkas persyaratan melebihi batas dukungan minimal 33.812.

Sesuai aturan tahapan Pilkada, berkas-berkas persyaratan pendaftaran berupa foto kopi KTP itu harus dilakukan verifikasi faktual.

“Hasilnya ternyata banyak orang tanda tangangannya dipalsu dan mengaku tidak memberikan dukungan pada pasagan calon independent itu, tegas Ashari.

Meski begitu, kata dia, warga yang merasa dipalsu tandangan dan dukungannya kesadaran hukumnya masih rendah. Mereka mengaku pasrah saja. Sebab, saat diminta untuk melaporkan kasus tersebut enggan. Mereka enggan kalau nantinya jadi ribet.

Sementara, tandas dia, Panwaslu tidak bisa memproses jika tidak ada laporan. Sehingga, ketika kasus tersebut dilanjutkan ke KPUD dan kepolisian, mereka tidak mau menjadi saksi.

Akibatnya, terang dia, kasus ini bisa gugur dengan sendirinya. Padahal, sesuai aturan pemalsuan identitas itu merupakan tindakan pidana. Itu tertuang dalam UU nomor 32 tahun 224 pasal 115-119 tentang pidana pemilu. Karena itu dia berjanji akan memberikan rekomendasi agar warga yang berani bersaksi mendapat perlindungan
dari polisi.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Malang Hendri mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan temuan Panwaslu soal pemalsuan tanda tangan dukungan itu. “Soal pemalsuan itu bukan ranah KPUD, tapi Panwaslu dan polisi. Kami hanya pada keabsahan berkas dukungan yang jadi persyaratannya,” katanya.

Karena itu, kata dia, KPUD hanya menyikapi pada persyaratan berkas sah secara kuantitas. Jika persyaratan berkas dukungan itu memenuhi syarat, maka pasangan Cawali-Cawawali itu tidak dicoret. “Namun jika tak memenuhi persyarata, ya secara otomatis gugur,” katanya.@aji dewa roisky




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty