x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Panwas Diminta Lapor Jaksa Atau Polisi

MCW: Jual Beli KTP Dukungan Cawali Independen Masuk Tindak Pidana

Selasa, 12 Februari 2013 22:10 WIB (1 year yang lalu)Editor:
MCW: Jual Beli KTP Dukungan Cawali Independen Masuk Tindak Pidana - Panwas Diminta Lapor Jaksa Atau Polisi - KTP Dukungan Palsu

(Foto: Ilustrasi-LI.COM)KTP Dukungan Palsu

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Selama ini Panitia pengawas Pemilu (Pawaslu) menemukan banyak terjadi jual dukungan lewat foto copi kartu tanda penduduk (KTP). Jual beli semacam itu dinilai Malang Corruptio Watch (MCW) masuk tindak pidana pemilu.

Koordinator Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pilkada MCW, Hayyik Ali menegaskan, adanya hal semacam itu, pilkada Kota Malang yang saat ini masih memasuki tahap verifikasi berkas dukungan calon dari jalur independent sudah ternoda.

Baca juga: Demi pelantikan Walikota, silaturahmi Arema diundur dan Walikota disarankan tolak mobdin baru Rp 1 miliar

“Penodaan itu bisa dilihat dari temuan Panwaslu soal isu tentang jual beli KTP untuk dukung mendukung calon tertentu dari jalur independen. Persoalan ini harus  ditanggapi serius. Terutama pihak Panwaslu. Sebab, itu merupakan tindk pidana pemilu,” terangnya, Selasa (12/2/2012).

Dia menjelaskan, bahwa Panwas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu harus menindaklanjuti kasus tersebut secara serius. Kalau memang terjadi adanya jualbeli KTP/dukungan ataupun adanya manipulasi terkait dukungan warga terhadap calon-calon tertentu, Panwas harus bersikap tegas untuk

memberikan sanksi ataupun melaporkan ke Kejaksaan atau kepolisian. Apalagi, lanjut dia, indikasi kebenarannya sudah sangat kuat. “Itu harus ditindak,” paparnya.

Menurut dia, sesuai dengan Pasal 115-119 UU No 32 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan d bahwa model-model pelanggaran seperti jual beli KTP, memaksakan dukungan, memalsukan dukungan, dsb merupakan tindak pidana.

Karena itu, MCW mendesak agar kasus tersebut diproses secara hukum. Harapannya agar tidak sampai menjadi preseden buruk dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sehingga, hasil Pilkada Kota Malang benar-benar bisa menetapkan calon yang kridibel, dan memiliki integritas. “Masyarakat puna tidak merasa dibohongi,” pungkasnya.@aji dewa roisky

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty