x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


DPRD Jatim Anggap Ribetnya Pengurusan Melanggar UUD 1945

MK Kabulkan Gugatan Penghapusan Denda Pembuatan Akta Kelahiran

Selasa, 12 Februari 2013 15:07 WIB (1 year yang lalu)Editor:
MK Kabulkan Gugatan Penghapusan Denda Pembuatan Akta Kelahiran - DPRD Jatim Anggap Ribetnya Pengurusan Melanggar UUD 1945 - Ilustrasi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

(Foto: www.andikafm.com)Ilustrasi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Upaya Komisi A DPRD Jatim untuk memperjuangkan kemudahan pengurusan akte kelahiran yang dinilai terlalu ribet dan melanggar UUD 1945, akhirnya menemui titik terang setelah gugatan untuk menggugurkan pasal 32 (2) UU No 23/2006 tentang administrasi kependudukan yang diajukan ke MK dikabulkan.

Lewat suratnya nomor 163.18/PAN.MK/2/2013 tertanggal 11 Februari 2013 yang ditandatangani panitera Kasianur Sidauruk, MK mengabulkan keinginan komisi A dengan memberi nomor pendaftaran perkara 18/PUU-XI/2013 dan sidang pertama yang digelar Rabu (20/2/2013) di Jakarta.

Baca juga: Kubu Prabowo berencana ajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi dan Jawa Timur sekarang resmi punya Perda Minuman Beralkohol

Anggota Komisi A DPRD Jatim Sholeh Hayat menyambut positif turunnya surat dari MK ini. Surat itu berarti respon MK sangat bagus dan rakyat kecil memiliki peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan akte kelahiran. Termasuk dihilangkannya denda serta penghapusan dalam mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN).

Sholeh menilai saat ini proses pengurusan akte kelahiran memang cukup ribet. Setelah mendapat pengantar dari rumah sakit, pemohon selanjutnya membawanya ke Dispendukcapil, untuk kemudian mendapatkan pengantar pula ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara itu, bagi pemohon akte yang terlambat akan mendapat ancaman denda minimal Rp 100 ribu.

“Nah pada pasal 32 (2) UU No 23/2006 tentang administrasi kependudukan sangat bertentangan dengan pasal 28 d (4) UUD 1945. Karena yang menjadi dasar penetapan sanksi dan harus memperoleh keputusan pengadilan negeri untuk mendapatkan akte kelahiran adalah UU No 23/2006 tersebut,” kata politisi PKB ini.

“Mendapatkan akte dan mempunyai hak berkewarganegaraan itu merupakan salah satu hak yang paling asasi. Sehingga tidak ada sanksi yang harus diberikan. Seharusnya pemerintah harus mempermudahnya, bukan malah menyulitkan,” tandasnya.@ian

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty