x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Ketua KIP: Badan Publik Semakin Siap

Undang Undang Keterbukaan Informasi ‘Bongkar’ 818 Kasus Sengketa di Pusat

Senin, 04 Maret 2013 18:26 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Undang Undang Keterbukaan Informasi ‘Bongkar’ 818 Kasus Sengketa di Pusat - Ketua KIP: Badan Publik Semakin Siap - Undang Undang Keterbukaan Publik.

(Foto: ist.)Undang Undang Keterbukaan Publik.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) hingga tahun 2012, ternyata sengketa informasi publik yang ‘terbongkar’ ada 818 kasus.

“Permohonan sengketa informasi yang diajukan ke KIP pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun sebelumnya. Dari 419 sengketa menjadi 323 sengketa. Memasuki dua tahun pemberlakuan UU KIP, badan publik sudah semakin siap. Sehingga terjadi penurunan jumlah sengketa informasi,” Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun di Jakarta, Senin (4/3/2013).

Baca juga: Bupati Gresik terancam digugat Rp 1 triliun dan Ini lima gagasan pokok KIPP mengawal Pemilu 2014

“Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pengumpulan, pengelolaan, dan penyediaan informasi terbentuk di semua kementerian,” tambah Abdul Rahman.

Lebih lanjut, dia mengakatkan, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, 60% perkara. “Dari jumlah sengketa itu, 64% atau 523 sengketa informasi selesai baik melalui proses mediasi atau ajudikasi, permohonan ditolak dan dicabut. Sedangkan 36% atau 295 kasus masih dalam proses penyelesaian,” katanya.

Sebagaimana aturan penyelesaian sengketa informasi publik, para pihak yang tidak puas putusan komisi informasi dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri untuk Badan Publik non Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Badan Publik Negara.

Upaya keberatan hingga 2012 hanya 2% dari 219 permohonan sengketa informasi yang  selesai di Komisi Informasi (KI) Pusat.

“Pusat berupaya meningkatkan persentase penyelesaian sengketa dari tahun ke tahun dengan memperbaiki proses penyelesaian. Memaksimalkan pelayanan teknis administrasi, penyelesaian sengketa informasi melalui berbagai program dan kegiatan,” tutupnya. @endang




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty