x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Ganjar Pranowo: Partai Harus Lakukan Edukasi Politik dan Lihat

Politik Dinasti Marak, Komisi II DPR Serius Bahas RUU Pemilukada

Selasa, 19 Maret 2013 17:33 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Politik Dinasti Marak, Komisi II DPR Serius Bahas RUU Pemilukada - Ganjar Pranowo: Partai Harus Lakukan Edukasi Politik dan Lihat Kompetensi - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo

(Foto: LICOM)Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM:  Meningkatnya politik dinasti di beberapa daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang sedang dibahas oleh Komisi II DPR RI. Pembahasan ini bertujuan untuk membatasi hubungan kekerabatan (keluarga) dalam lingkar kekuasaan atau politik dinasti.

“Masih tarik-ulur antara yang setuju dengan yang tidak,” ujar Ganjar Pranowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/03/2013)

Baca juga: Ganjar Pranowo, buru aktor intelektual pembobol Bank Jateng dan Ganjar Pranowo: Pemerintahan di Rembang harus tetap berjalan

Lebih lanjut, Ganjar menambahkan bahwa yang menjadi sorotan utama pada pilkada bukanlah soal dinasti atau tidak dinasti, namun lebih pada kompetensi calon kepala daerah yang bersangkutan. Indonesia, kata calon gubernur Jawa tengah dari PDIP itu, perlu edukasi politik.

“Mungkin yang perlu dipertimbangkan ketika kemudian dinastinya itu pada kandidat yang tidak berkompeten. Publik pasti akan melihat bahwa itu keliru. Tetapi saat dinasti itu berada pada orang yang berkompeten dan tidak boleh, maka publik akan menyesal,” ujarnya.

hingga saat ini, pemerintah sudah mengidentifikasi sebanyak 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik lokal. Sebagian besar kandidat yang kerabat petahana terpilih kembali. Namun, 17 calon diduga memiliki hubungan kekerabatan kalah. Ganjar menjelaskan dinasti atau tidak bukanlah hal yang penting. Di sanalah peran partai politik untuk mengedukasi calon yang akan dimajukan pada pilkada.

“Dinasti atau tidak dinasti, partai harus melakukan edukasi politik dahulu. Siapa pun yang akan dicalonkan atau didudukkan, dinasti kek, tidak dinasti kek, mereka harus punya kompetensi terlebih dahulu. Kemudian jika yang lolos itu dinasti, maka dia punya kecukupan kompetensi, kecukupan kapasitas untuk duduk di sana. Ini sudah tugas dari parpol. Tapi kalau dia dari perorangan, ini tugas publik karena publik yang akan mengajukan. Karena dari perorangan kan tanggungjawabnya lebih dari individual,” tandasnya.@endang


Editor: +Andrian Pratama

A copy editor, gamer, University of Indonesia college student, and seeker of truth…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty