x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Banyak tanah milik negara di Pamekasan berpindah tangan

Sabtu, 30 Maret 2013 17:54 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Banyak tanah milik negara di Pamekasan berpindah tangan - -

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Madura Suli Faris mengatakan, sejumlah tanah milik negara saat ini telah dikuasai dan diklaim menjadi hak milik warga.

Ia menyebut, tanah nagara yang talah berpindah tangan tersebut, salah satunya adalah yang saat ini ditempati hotel Limousin, di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan.

Baca juga: Awas! Jangan salah memahami Peraturan KPU No: 7/2013 tentang Pencalonan dan Polda Jatim Dituding Tak Serius Usut Pemalsuan Akta DPRD Pamekasan

“Dari sebanyak 8 sertifikat tanah yang ditempati hotel itu, lima diantaranya merupakan milik negara, dua sertifikat sisanya memang atas nama pribadi, yakni hak milik warga setempat,” ungkapnya, Sabtu (30/03/2013).

Menurut Suli Faris, DPRD Pamekasan mengetahui hal itu, setelah melakukan penelitian atas kepemilikan tanah yang ditempati hotel itu, menyusul adanya protes dari masyarakat setempat.

Ketika itu, kata politikus dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini, masyarakat menolak pembangunan hotel karena masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi hotel tidak dimintai persetujuan.

“Padahal, sesuai dengan ketentuan, pembangunan hotel ataupun jenis usaha yang ada di tengah-tengah masyarakat itu, harus mendapatkan persetujuan masyarakat disana,” katanya menjelaskan.

Selanjutnya, menurut Suli Faris, pihaknya memanggil semua pihak, baik bagian perizinan pemkab Pamekasan, perwakilan tokoh masyarakat setempat, ataupun pemilik hotel.

“Dari hasil pertemuan itu, maka kami lalu mengetahui bahwa tanah yang ditempati hotel itu merupakan tanah milik negara dan statusnya hak pakai,” katanya menjelaskan.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang pokok agratia, sambung Suli Faris, tanah negara hanya bisa dimohon oleh masyarakat sebagai hak pakai, bukan milik. Seperti untuk pertanian, dan perkebunan.

“Jika kemudian dijadikan sebagai perumahan ataupun perhotelan, itu berarti telah beralih fungsi,” katanya menjelaskan.

Selain di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, tanah negara yang juga diklaim milik pribadi warga ialah di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan dan rencananya akan dibangun toko milik pribadi warga Pamekasan.

Oleh karena itu, kata Suli Faris, pihaknya meminta kepada institusi berwenang, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan agar meninjau ulang atau membatalkan kepemilikan sertifikat atas tanah negara yang diklaim milik pribadi warga tersebut.@ridwan_licom/ant




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty