x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Desak DPR hentikan pembahasan jadi Undang-undang

Din Syamsudin anggap RUU Ormas anti kemajemukan, rawan perpecahan!

Kamis, 04 April 2013 17:20 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Din Syamsudin anggap RUU Ormas anti kemajemukan, rawan perpecahan! - Desak DPR hentikan pembahasan jadi Undang-undang - Ketua Muhammadiyah, Din Syamsudin dalam acara Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia

(Foto: Yuanto LICOM)Ketua Muhammadiyah, Din Syamsudin dalam acara Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) dinilai sebagai anti kemajemukan. Pasalnya, isi RUU ini memiliki tendensi kuat yang mengarah kepada penyeragaman.

“RUU Ormas ini sejatinya anti kemajemukan karena mengarahkan pada penyeragaman,” ujar Ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang juga sebagai salah satu perwakilan Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (04/04/2013).

Baca juga: Prabowo: Muhammadiyah dan NU dukung saya dan Muhammadiyah minta Prabowo bangun koalisi dengan rakyat

Menurut Din Syamsuddin, isi RUU Ormas ini berpotensial untuk menimbulkan perpecahan di masyarakat (Indonesia,red). Ia melihat, isi rumusan pasal 2 dan 3 tentang azas mengarah kepada azas tunggal Pancasila. Empat pilar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah penting dan bukan hanya sebagai formalitas belaka.

“Yang lebih penting untuk bangsa sekarang ini adalah bagaimana empat pilar tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan seluruh masyarakat, bukan dengan formalitas,” tegasnya.

Selain itu, RUU ini dipandang diskriminatif karena menjadikan peran partai politik sebagai panglima. Baginya, RUU ini hanya diberlakukan bagi Ormas yang tidak merupakan underbow partai politik.

Din Syamsuddin menegaskan, Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak dan menuntut DPR dan Pemerintah untuk menghentikan semua proses pembahasan RUU Ormas. Ia pun mengusulkan DPR dan pemerintah segera memprioritaskan pembahasan RUU tentang perkumpulan menjadi undang-undang. @yuanto


Editor: +Andrian Pratama

A copy editor, gamer, University of Indonesia college student, and seeker of truth…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty