x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Penuntasan kasus korupsi BLBI

Penasihat ekonomi PBB siap bantu KPK bongkar kasus BLBI

Kamis, 11 April 2013 20:19 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Penasihat ekonomi PBB siap bantu KPK bongkar kasus BLBI - Penuntasan kasus korupsi BLBI - Rizal Ramli, kiri

(Foto: Istimewa)Rizal Ramli, kiri

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Agar kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Rizal yang juga penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada LICOM di Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Baca juga: Bukan sekedar Zaman Edan... dan KPK diminta jangan 'gantung' ketua MPR dan DPR jadi saksi korupsi

“Besok pagi saya diundang KPK untuk memberi keterangan penyelidikan seputar kemungkinan adanya tindak pidana korupsi pada BLBI. Dan saya siap membantu KPK membongkar kasus ini,” sambungnya.

Tentang materi apa saja yang ditanyakan, imbuhnya, Rizal mempersilakan wartawan menghubungi KPK. Namun pada prinsipnya, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini bersungguh-sungguh membantu KPK untuk membongkar skandal korupsi terbesar di Indonesia ini sampai ke akar-akarnya.

Selasa (2/4) sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. Dia juga dimintai keterangan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL).

Ketika memimpin KPK, Antasari Azhar juga pernah mengusut kasus BLBI, khususnya tentang kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan oknum pejabat dalam penerbitan SKL. Antasari berpendapat jika ada proses SKL ada yang tidak sesuai ketentuan, KPK akan rmerekomendasikan agar kasus BLBI itu dibuka kembali.

BPPN menerbitkan SKL berdasarkan Inpres No 8/2002 yang dikenal dengan Inpres tentang Release and Discharge. Isinya berupa pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya. Namun SKL juga menyebutkan adanya tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. @ari

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty



Editor: +Ari Purwanto

Hanya orang biasa.…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty