Duet Bambang DH dan Saleh Mukadar terganjal korupsi dana Hibah 2007

LENSAINDONESIA.COM: Menanggapi  mencuatnya lagi kasus dugaan korupsi dana hibah dari APBD Pemkot Surabaya untuk Persebaya masa Kepemimpinan Saleh Mukaddar Rp. 17, 6 miliar, 2007 lalu.

Praktisi hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana melihat memang ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi di tubuh Persebaya yang melibatkan pejabat Pemkot Surabaya.

Diceritakan Wayan, saat itu Bambang DH menjabat sebagai Walikota Surabaya sekaligus juga sebagai Penanggung Jawab Persebaya. Ketika menjabat Walikota Surabaya itulah, dikatakan Wayan, Bambang mencairkan dana Rp 15 miliar bersumber dari APBD Kota Surabaya.

Dana tersebut semestinya dicairkan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), berhubung saat itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak memiliki Dispora, Dana tersebut dititipkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan untuk dicairkan ke Persebaya yang di pakai untuk membeli pemain, gaji pemain dan gaji pelatih.

“Yang menjadi ganjalan, pemberi APDD nya Bambang DH, eh penerimanya juga dia, bagaimana managemennya? Uang 15 miliar itu besar, kenapa harus diobral, kan lebih bermanfaat bila di anggarkan untuk yang lainnya,” ungkap dia.

Selain itu, tindak korupsi ini disinyalir juga sudah dirancang demikian rupa. Sebab, tidak ada pertangungjawaban jelas terkait laporan keuangan Persebaya. Sebab, Bambang DH sebagai Ketua Umum melaporkan pertanggungjawabannya terhadap dirinya sendiri sebagai walikota.

“Wong jabatan penting itu dirangkap satu orang, ibaratnya hanya perpindahan keuangan negara dari saku kiri ke saku kanan saja, tidak ada pertanggungjawaban yang benar,” ungkap Pakar hukum pidana Unair.

Selain Bambang DH, tokoh penting lain yakni peran Saleh Mukadar. Dalam kapasitasnya sebagai Manajer Persebaya saat itu, Saleh disebut mengolah dana haram itu. Tak menutup kemungkinan, bahwa Saleh juga yang mengatur pembagian jatah uang haram itu ke beberapa pengurus teras. Termasuk mantan Ketua Harian Persebaya Alm H Santo.

”Semuanya sudah diatur, ada niat dari mereka untuk menikmati anggaran yang mencapai miliaran rupiah itu,” tutur Wayan.

Seperti diberitakan, Puluhan massa dari Pemuda Pancasila (PP), Kamis (18/4/2013) mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, guna mempertanyakan pengusutan dugaan korupsi dana hibah dari APBD Pemkot Surabaya untuk Persebaya ini. Namun, dalam kedatangannya ke Kejati ini sempat terjadi kebingungan, pasalnya pihak PP dan Kejati lupa siapa pelapor kasus tersebut sebelumnya.

Terkait itu, Wayan mengungkapkan, LSM Gerakan Rakyat Anti Perjudian Monopoli Kemaksiatan Korupsi Kekerasan dan Kenakalan (Graji Massal) yang telah melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi. Namun hingga saat ini belum ada tindakan dari Korps Adhyaksa.

”yang melaporkan kasusnya ke Kejati Jatim adalah LSM Graji Massal,” kata dia.@ian_lensa