x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Sebabkan kasus kredit macet di bank meningkat

FITRA minta warga Jateng waspada politik uang jelang kampanye Pilgub

Jumat, 26 April 2013 09:54 WIB (1 year yang lalu)Editor:
FITRA minta warga Jateng waspada politik uang jelang kampanye Pilgub - Sebabkan kasus kredit macet di bank meningkat - Ilustrasi bagi-bagi uang saat kampanye

(Foto: www.metrotvnews.com)Ilustrasi bagi-bagi uang saat kampanye

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Menjelang pelaksanaan kampanye pilgub Jateng, masyarakat diminta mewaspadai penggunaan uang negara yang digunakan berkampanye oleh calon tertentu. Pasalnya, politik uang sudah menjadi rahasia umum dalam pilkada, baik dalam kampanye ataupun kegiatan lainnya.

Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Khadafi, mengatakan masyarakat dan kalangan DPRD harus mewaspadai penggunaan dana kampanye yang berasal dari uang negara ataupun uang yang berasal secara tidak sah.

Baca juga: FITRA: Politik anggaran ala Jokowi bisa bikin Indonesia kacau balau dan FITRA ungkap dugaan perjalanan dinas fiktif BNP2TKI

Uchok menjelaskan dana Bank Jateng yang merupakan dana milik pemerintah daerah juga rawan untuk bisa digunakan oknum tertentu guna mendukung kegiatan kampanye calon gubernur dalam pilgub yang akan dilaksanakan 26 Mei mendatang. “Modusnya, pengusaha atau oknum tertentu bisa saja melakukan aksi dengan meminjam dana dari Bank Jateng untuk kepentingan kampanye terselubung, dengan dalih pengerjaan proyek pemerintah,” terang Uchok, Jumat (26/3/2013)

Aktivis ini mencontohkan, dugaan kasus Bank Jateng yang pernah memberikan kredit proyek kepada empat debitur senilai Rp 1,8 M untuk pelaksanaan proyek pemerintah pada tahun 2011 menjadi perhatian pihaknya. Padahal proyek-proyek itu  tidak tercantum dalam daftar pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah kota Semarang.

“Modus-modus ini harus diantisipasi karena bisa mengarah ke tindakan pembobolan dana Bank Jateng. Kita khawatirkan modus serupa untuk digunakan memobilisasi pendanaan kampanye calon gubernur,” tambahnya.

Dalam catatannya, kasus kredit fiktif dan kredit macet di Bank Jateng dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2008, kredit bermasalah di Bank Jateng mencapai Rp 20,7 M. Pada tahun 2009 mencapai Rp 33 M, 2010 naik menjadi Rp 62,9 M. Sementara di tahun 2011-2012 hampir mencapai Rp 141,2 miliar.

“Apapun politik uang dalam pilkada harus diantisipasi sedini mungkin, sehingga pilgub harus bersih, kredible dan jauh dari money politik. Meski setiap Calon gubernur membutuhkan dana untuk kampanye, setidaknya kita antisipasi agar menggunakan dana-dana yang sah sesuai peraturan dan undang-undang,” tutupnya. @nur

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty