x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Menyusul pemecatan Wishnu Wardhana

Pakar hukum tata negara anggap jabatan Plt Ketua DPRD `haram`

Kamis, 02 Mei 2013 15:58 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Pakar hukum tata negara anggap jabatan Plt Ketua DPRD `haram` - Menyusul pemecatan Wishnu Wardhana - Wisnu Sakti Buana kini diplot sebagai Plt Ketua DPRD SUrabaya

(Foto: ist)Wisnu Sakti Buana kini diplot sebagai Plt Ketua DPRD SUrabaya

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Kapabilitas hukum Pimpinan DPRD Surabaya dipertanyakan pasca munculnya Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Surabaya. Pasalnya adanya Plt Ketua DPRD dinilai pakar hukum dapat merusak sistem ketatanegaraan.

“Tidak ada namanya Plt Ketua DPRD, haram itu. Dalam PP no 16 tahun 2010 hanya disebutkan pimpinan DPRD tidak disebutkan Ketua DPRD, dalam tugas pimpinan DPRD untuk mengesahkan apapun jika hanya ditandatangani wakil DPRD tanpa Ketua DPRD sudah sah, tidak ada namanya Plt ketua DPRD,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Rusdianto kepada LENSAINDONESIA.COM, Kamis (2/5/2013).

Baca juga: Wow, anggota DPRD Surabaya bakal dapat pesangon setelah tak menjabat dan M Machmud segera proses dua alat kelengkapan DPRD Surabaya

Dikatakan dosen Universitas Narotama itu, tidak ada dalam sistem otonomi daerah (otoda) ataupun hukum ketatanegaraan tentang adanya plt ketua DPRD. “Lalu apa tugas para Wakil ketua DPRD jika harus ada Plt, semua keputusan atau surat yang hanya ditandatangani wakil saja itu sah, itulah kenapa kapabilitas hukum para pimpinan DPRD Surabaya perlu dipertanyakan,” tegas Rusdianto yang juga staf ahli hukum DPRD Jatim ini.

Seperti diberitakan, dalam Rapat Banmus DPRD Surabaya yang dihadiri dua pimpinan DPRD Surabaya, Wisnu Sakti Buana dan Akhmad Suyanto, menyepakati kalau Wisnu Sakti Buana Wakil Ketua DPRD Surabaya dari PDI Perjuangan, mengisi posisi Pelaksana Tugas Ketua DPRD Surabaya menyusul pemecatan Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana.

Dengan ditunjuknya Wisnu Sakti jadi Plt Ketua DPRD Surabaya, maka DPRD Surabaya bisa melanjutkan proses pemberhentian Wishnu Wardhana, dengan menggelar Rapat Banmus yang merumuskan pelaksanaan Rapat Paripurna Pemberhentian Wisnu Wardhana dari Ketua DPRD Surabaya, termasuk mengganti Agus Santoso dari Ketua Badan Kehormatan, karena keduanya sudah dipecat Partai Demokrat.@ian_lensa

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty