x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Tetapkan bayar Rp 100 ribu tiap pendaftaran perkara

Pengadilan Agama Blora disinyalir lakukan pungli

Kamis, 16 Mei 2013 12:15 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Pengadilan Agama Blora disinyalir lakukan pungli - Tetapkan bayar Rp 100 ribu tiap pendaftaran perkara - Ilustrasi pungli di Pengadilan Agama Blora

(Foto: ist)Ilustrasi pungli di Pengadilan Agama Blora

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Pengadilan Agama Blora, Jawa Tengah disinyalir melakukan pungutan liar dengan melakukan penarikan uang diluar panjar biaya perkara (SKUM) kepada para Advokat yang mendaftarkan perkaranya (gugatan/permohonan) di Pengadilan Agama Blora Jl Blora-Cepu Km. 3 Blora.

Diduga besaran penarikan/pungutan/pungli/pembayaran diluar panjar biaya perkara (SKUM) itu sekitar Rp 100 ribu per perkara yang didaftarkan.

Baca juga: Bawas pastikan perekrutan Direktur PD Pasar Surya sesuai prosedur dan Pungli Lurah Dukuh Setro tak terjamah hukum

Pernyataan temuan dugaan pungli itu disampaikan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMSAK) Jawa Tengah, dalam rilisnya yang diterima LICOM, Kamis (16/5/2013). “Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, diduga penarikan/pungutan/pungli/pembayaran diluar panjar biaya perkara (SKUM) tersebut pelakunya adalah oknum Pegawai Pengadilan Agama Blora dan telah dilangsungkan secara berulang-ulang,” tegas Rifai, Koordinator KOMSAK.

Bahkan dugaan pungli ini dilakukan atas adanya kebijakan dari Ketua Pengadilan Agama Blora dan atau Pimpinan Koperasi Muawanah Pengadilan Agama Blora. “Dari data yang kami dapatkan, tanda bukti penarikan pembayaran diluar panjar biaya perkara (SKUM) ini terpisah/tersendiri/tidak dalam satu kesatuan dengan tanda bukti setoran di Bank/ SKUM dengan cap lunas,” tukasnya.

Menurutnya berdasar ketentuan yang tertera dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009 dan peraturan lainnya, pihak KOMSAK menilai setoran itu jelas melanggar. Karena itu, pihaknya¬†akan melaporkan kejadian ini ke penegak hukum untuk diproses. “Kami akan laporkan dugaan pungli ini, agar penyidik bisa melakukan serangkaian penyelidikan. Apalagi hal ini sudah berlangsung cukup lama dan tentu diketahui pimpinan terkait,” tutupnya. @nur

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty