x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Tetap tidak menjamin adanya kecurangan

BPK beri penilaian WTP terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng

Rabu, 29 Mei 2013 14:45 WIB (11 months yang lalu)Editor:
BPK beri penilaian WTP terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng - Tetap tidak menjamin adanya kecurangan - Ignatius Bambang Adiputranta, BPK RI Perwakilan propinsi Jawa Tengah

(Foto: yuwana)Ignatius Bambang Adiputranta, BPK RI Perwakilan propinsi Jawa Tengah

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Jawa Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tahun anggaran 2012 karena dianggap sudah sesuai standar akutansi pemerintahan. Hal itu diulas dalam rapat Paripurna istimewa di Gedung Berlian DPRD Jateng, (Rabu 29/5/2013).

Ignatius Bambang Adiputranta anggota BPK RI perwakilan Jawa Tengah, mengatakan untuk memberikan opini WTP ada beberapa faktor pengecualian. “Hal yang perlu mendapat perhatian antara lain, pencatatan dan penyajian saldo persediaan dan pencatatan aset tetap, kekurangan volume fisik pekerjaan atas lima paket kontrak peningkatan jalan pada Dinas Bina Marga,” ucapnya.

Baca juga: BPK minta daerah di Jatim pertanggungjawabkan keuangan versi online dan Semarak "gruduk" Kejagung desak tangkap Jokowi

Perlu disadari bersama, bahwa WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, karena opini WTP tidak menjamin bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bebas dari kecurangan. “Laporan keuangan adalah tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan tangungjawab BPK terletak pada kenyataan opini atas laporan keuangan berdasar pemeriksaan yang dilakukan,” sambungnya.

Menurut Bambang, dalam upaya menjamin transparansi dan akutanbilitas pengelolaan keuangan serta dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik, BPK RI perwakilan Jawa Tengah, mendorong kepala daerah dan kepala Satuan Kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah agar dapat mempertahankan opini WTP.

“BPK RI berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk mendorong transparansi dan akutanbilitas pengelolaan dan tangungjawab keuangan daerah sesuai amanat UU NO 15 tahun 2004. “Selambat lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” pungkasnya. @yuwana




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty