x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Hasil kerjasama dengan KPU dan KPUD Jatim

KPK pantau harta pasangan Cagub dan Cawagub Jatim

Rabu, 05 Juni 2013 21:01 WIB (1 year yang lalu)Editor:
KPK pantau harta pasangan Cagub dan Cawagub Jatim - Hasil kerjasama dengan KPU dan KPUD Jatim - Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jatim, Agus Mahfudz Fauzi.

(Foto: Syarifah Aini)Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jatim, Agus Mahfudz Fauzi.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Harta pasangan Cagub-Cawagub  Jatim mulai dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini adalah tahap awal hasil kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Jatim, dalam rangkaian Pilgub 2013, yang akan digelar 29 Agustus mendatang.

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jatim, Agus Mahfudz Fauzi saat dikonfirmasi LICOM, Rabu (5/6/2013) mengatakan, kerjasama dengan KPK itu, memantau dan meminta, laporan harta kekayaan pejabat, yang maju sebagai bakal pasangan calon kepala daerah.

Baca juga: Inilah hasil rekapitulasi suara sementara Pilpres 2014 wilayah Jatim dan Rekapitulasi Pilpres KPU Jatim diwarnai protes saksi Prabowo-Hatta

“Memang semua pasangan harus melaporkan harta kekayaan mereka, supaya dapat diketahui jumlah harta sebelum dan sesudah menjadi kepala daerah,” katanya.

Adapun kewajibanya setiap pasangan calon, memberikan LHKPN (laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara) ke KPK dan KPU Jatim, cukup memberikan tanda terima dari KPK.

Seperti diberitakan LICOM sebelumnya, KPK terus memantau proses jalannya Pilgub Jatim. Hal ini juga untuk mengawasi
kemungkinan terjadi praktik penyalahgunaan keuangan negara, terkait tindak pidana korupsi dan sumbangan-sumbangan yang melanggar Undang Undang.

“Soal Jatim, KPK kerjasama dengan KPU dan KPUD Jatim, untuk mendorong Pemilukada berintegritas,” kata Komisioner KPK, Bambang Widjajanto. Namun, ia belum bisa menjelaskan secara rinci, apakah ada indikasi bahwa persiapan Pikada Jatim ini, sudah mulai bermasalah.

Tak beda dengan daerah lain, KPK sangat hati-hati dalam memantau jalannya Pemilukada Jatim. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya pelanggaran UU Pemberantarasan Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999, pasca Pemilukada. @sarifa

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty