x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Anggota Komisi VIII DPR prihatin banyak konflik berlatar agama

Pemilu 2014, pilih Capres penegak hukum dan menyelesaikan pelanggaran HAM

Kamis, 06 Juni 2013 08:53 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Pemilu 2014, pilih Capres penegak hukum dan menyelesaikan pelanggaran HAM - Anggota Komisi VIII DPR prihatin banyak konflik berlatar agama - Suasana seperti inilah yang rawan memicu pelanggaran HAM.

(Foto: ist.dok)Suasana seperti inilah yang rawan memicu pelanggaran HAM.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi VIII DPR RI, Adang Ruchiatna P, menilai situasi sekarang ini banyak konflik yang berlatar belakang agama. Sehingga dibutuhkan pemimpin yang tegas dan mampu menegakkan supremasi hukum dalam menindak permasalahan pelanggaran HAM.
Pasalnya, terlihat masih lemahnya supremasi hukum atas kerapnya tindak kekerasan yang terjadi atas nama agama.

“Perbedaan agama kok, menonjol sekarang ini. Banyak konflik yang berlandaskan agama. Ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan cerdas,” ujar Adang dalam diskusi “Peran Elit Politik Dalam Mencegah Konflik Pada Pemilu 2014′, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (05/06/2013).

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Skenario curang Pilpres itu enggak ada dan Pilpres, komunitas ARS gelar Ekspedisi Indonesia Mencoblos

Adang menekankan harus ada peran serta pemuka agama juga secara aktif dengan menanamkan nilai-nilai pluralisme.

“Pemuka agama harus menanamkan ajaran yang benar dalam ajaran agamanya. Sehingga dapat saling menghormati antar umat beragama,” katanya.

Menurut anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini, Komisi VIII DPR RI tengah menggodok Undang-undang (UU) Konflik Sosial yang mengedepankan
pendekatan terhadap masyarakat dalam menangani konflik daripada menggunakan aparat.

“Saya dan teman-teman sedang membuat UU Konflik Sosial. Komposisinya setiap konflik tidak perlu menggunakan Polisi dan Tentara, karena kondisi kita yang majemuk,” terangnya.

Dia menambahkan, perlu adanya pendidikan politik dan keberagaman kepada masyarakat sejak dini. “Kita harus ajarkan dengan penddikan yang beragam ras suku dan agama,” jelasnya.

Hal itu, dia menegaskan, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan mampu menegakkan hukum terlebih terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) untuk meminilisir tindakan intoleransi.

“Pilihlah Presiden (2014) yang bisa menegakkan hukum yang bisa menyelesaikan masalah pelanggaran HAM,” jelas Adang.

Ia menilai konflik yang timbul bukan tanggung jawab para elit politik maupun pejabat negara dan aparat saja, melainkan tugas bersama segenap kalangan masyarakat.

“Konflik bukan tanggung jawab elite saja tapi semua termasuk anak muda,” tutupnya. @yuanto

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty