x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Vonis pengandilan banding PT Jatim lebih berat

Mantan Bupati Banyuwangi akan ajukan kasasi ke MA

Selasa, 18 Juni 2013 22:54 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Mantan Bupati Banyuwangi akan ajukan kasasi ke MA - Vonis pengandilan banding PT Jatim lebih berat - Mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, menjalani sidang di PT Jatim.

(Foto: Ian Kurima)Mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, menjalani sidang di PT Jatim.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Mantan Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari, terdakwa kasus korupsi pemebebasan lahan lapangan terbenag (lapter), akan mengajukan kasasi terhadap Mahkamah Agung, usai mendapat vonis Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur.

“Dalam putusan itu, klien kami mendapat hukuman lebih berat dari putusan PN, pastinya kita ajukan kasasi” kata Rahmanu Wijaya selaku penasehat hukum Ratna, di Pengadilan Tipikor, Selasa (18/6/2013).

Baca juga: Ngaku anggota polisi, dua Waria dituntut 10 bulan penjara dan PN Surabaya ijinkan terdakwa korupsi dilantik jadi anggota DPRD Jember

Ratna Ani Lestari dinyatakan bersalah dalam kasus pembebasan lapter, dengan jeratan pasal 3 jo pasal 18 UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebelumnya, majelis hakim PN Surabaya pada 11 Februari 2013 lalu memvonis lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan.

Keberatan dengan vonis PN Surabaya, Ratna kemudian banding ke PT Jawa Timur. Namun majelis hakim punya pertimbangan hampir sama dengan PN Surabaya. Sehingga pada 29 Mei lalu, Ratna divonis dengan hukuman enam tahun penjara dengan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan.

Kasus ini bermula, saat Ratna menjadi Ketua Tim Panitia Pembebasan Lahan Lapangan Terbang. Ratna menetapkan harga lahan sebesar 60 ribu rupiah, per meter persegi pada 2007. Harga itu berubah menjadi 70 ribu rupiah per meter persegi. Padahal harga tanah di daerah itu hanyalah 30 ribu rupiah pada 2006 dan 35 ribu rupiah pada 2007.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, bahwa penetapan harga lahan tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Harga ini dinilai tidak berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan tanpa tim penaksir. Akibat ulah Ratna dan beberapa kerabatnya, negara diugikan sekitar Rp 19,7 miliar.@ian_lensa

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty