Kejati Jatim bidik dugaan korupsi PDAM Surabaya

LENSAINDONESIA.COM: Kejati Jatim diam-diam menyelidiki dugaan korupsi penarikan retribusi sampah kota Surabaya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, Rohmadi, mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki dugaan korupsi di PDAM Surabaya. “Masih dalam penyelidikan, saat ini kami masih mengumpulkan data untuk mencari bukti dari adanya dugaan korupsi itu,” ujar Rohmadi,Rabu (19/6/2013).

Indikasi korupsi ini sebelumnya disoal oleh Dewan PDAM Kota Surabaya karena penarikan retribusi sampah tidak disertai bukti pembayaran yang sah. Selain itu, PDAM juga bukan lembaga yang berwenang untuk melakukan penarikan retribusi iuran sampah itu.

Penarikan retribusi melalui rekening PDAM dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Kami sudah laporkan masalah itu ke BPK dan menginformasikannya ke Kejati, sekarang tinggal menunggu hasil pemeriksaannya saja,” ujar Ketua Dewan Pelanggan PDAM, Ali Musyafak.

Menurutnya, hal yang paling krusial dan diduga salah dalam melakukan penarikan retribusi sampah melalui rekening pelanggan PADM adalah PDAM bukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas-dinas di Pemkot.

Selain itu, sesuai Perda 17/1976 tentang PDAM, sebagaimana yang telah diubah menjadi Perda 14/1986 dan terakhir diubah menjadi Perda 2/2009 tentang PDAM, maka ruang lingkup lapangan usaha PDAM adalah perusahaan yang memproduksi air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk wilayah Surabaya. Dengan demikian perusahaan ini didirikan bukan untuk usaha collecting retribusi sampah kebersihan. Karena itu penarikan retribusi bersamaan dengan rekening PDAM tidak ada dasarnya.

Sekretaris Dewan Pelanggan PDAM Surabaya, Darmantoko, menambahkan penarikan retribusi sampah sangat rancu dan sangat dimungkinkan bermasalah secara hukum pidana, karena menyangkut uang rakyat untuk retribusi sampah.

Menurutnya, memang di dalam Perda 10/2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bab IX tentang tata cara pemungutan retribusi sampah pada pasal 11 disebutkan, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Selain itu, dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau surat tagihan pembayaran rekening air bagi pelanggan PDAM.

Namun yang perlu dipertanyakan, dalam penarikan retribusi sampah melalui rekening PDAM tidak disertai tanda bukti pembayaran khusus berupa karcis atau bukti lain semacam kwitansi pembayaran retribusi sampah. “Iuran Palang Merah Indonesia (PMI) saja kalau minta sumbangan ke masyarakat melalui rekening listrik menggunakan karcis yang diplong. Lantas kenapa PDAM tidak melakukan seperti PMI. Ini kan rawan penyimpangan,” ujarnya.

Apalagi, penarikan retribusi persampahan kota Surabaya besarnya bervariasi dari Rp 2.000-Rp 17.000. “Kami sejak lama sudah meminta agar hal ini diluruskan, jangan sampai masalah ini membuat masyarakat marah,” ujarnya.

Sementara itu, jika retribusi sampah dihitung Rp 2.000 saja per keluarga dalam satu bulan. Maka total retribusi yang bisa ditarik dari 750 ribu keluarga se-Surabaya besarannya mencapai Rp 1,5 miliar per [email protected]_lensa