x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


DPRD sikapi terobosan Pemkot Surabaya

Komisi A minta kelurahan siapkan SDM sebelum jadi SKPD

Rabu, 19 Juni 2013 18:00 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Komisi A minta kelurahan siapkan SDM sebelum jadi SKPD - DPRD sikapi terobosan Pemkot Surabaya - Alfan Khusaeri

(Foto: iwan)Alfan Khusaeri

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Terobosan Pemkot Surabaya dengan menjadikan kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2015 mendapat tanggapan DPRD Kota Surabaya.

Lembaga legislatif ini mendesak pemkot harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya masalah pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing kelurahan. Sebab jika dijadikan SKPD, maka kelurahan bisa melakukan penganggaran sendiri. “Yang pertama harus diperhatikan adalah menganalisa kebutuhan SDM di kelurahan,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Alfan Khusaeri.

Baca juga: Sekwan DPRD Surabaya tagih fasilitas anggota dewan dan DPRD Surabaya resmi sahkan Perda PPNS

Rencana kelurahan jadi SKPD itu bukan hal gampang dan main-main. Semuanya harus dikaji dengan matang dan dipersiapkan secara benar. Apalagi waktu untuk menyiapkan itu tidak banyak, sangat singkat walau untuk 2015. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian dan Diklat Surabaya harus bekerja keras.

Selain masalah sumber daya manusia, menurutnya, masalah teknis berupa bangunan kantor serta kelengkapan penunjang lainnya juga harus mulai dipikirkan. Harapannya, kelurahan yang sudah menjadi SKPD nantinya menjadi kantor yang aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar. Tidak lagi menggunakan kantor yang nunut tanah warga atau instansi tertentu.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi A, Mochammad Anwar, meminta agar Badan Kepegawaian dan Diklat memperhatikan secara seksama masalah promosi jabatan yang ada di kelurahan. Terutama soal pangkat jabatan yang belum memenuhi bagi pegawai kelurahan.

“Niatnya, sudah bagus. Tapi jangan asal jadi SKPD karena bekerja untuk rakyat. Makanya orang-orang yang nanti ditempatkan juga harus benar benar yang memenuhi kualifikasi,” kata Anwar.

Badan Kepegawaian dan Diklat Surabaya juga mampu menumbuhkan rasa bangga bagi pegawai kelurahan. Sebab selama ini ada paradigma, pegawai yang dipekerjakan di kelurahan adalah orang-orang buangan.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Surabaya Yayuk Eko Agustin, menyatakan pihaknya hanya berwenang menyiapkan SDM terkait rencana pembentukan kelurahan menjadi SKPD. Selebihnya, masalah tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pemerintahan. @iwan_christiono

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty