x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Langgar UU 25/2009

Ombudsman: Sejumlah Kementerian lakukan penyimpangan

Senin, 22 Juli 2013 16:11 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Ombudsman: Sejumlah Kementerian lakukan penyimpangan - Langgar UU 25/2009 - Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana

(Foto: ISTIMEWA)Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), Danang Girindrawardana mengungkapkan, praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan di sejumlah Kementerian sejatinya telah melanggar Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi untuk menjaga tingkat efisiensi dan stabilitas.

“Kementerian yang tidak patuh terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dan tidak mau melayani publik dengan baik cenderung melakukan pelanggaran seperti praktek pungutan liar,” ujar Danang dalam keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Senin (22/07/2013).

Baca juga: Kota Surabaya raih predikat kepatuhan pelayanan publik dan DPR: SBY harus tegur Mendikbud

Menurutnya Danang, hal tersebut merujuk atas standar waktu dalam pelayanan masyarakat harus ditetapkan dengan pelayanan yang baik kepada publik. Dengan ditetapkan pula tarif pelayanan guna menjadi jelas berapa besaran jasa pelayanan terhadap masyarakat.

“Kalau dari hasil observasi, dalam kasus penerimaan siswa baru itu pelayanan paling buruk dan potensi pungli juga besar,” jelasnya

Sebelumnya, lima kementerian dinyatakan tidak mematuhi undang-undang pelayanan publik. Lima kementerian tersebut juga dinobatkan sebagai kementerian yang pelayanannya paling buruk.

Kelima kementerian yang diungkap oleh Ombudsman di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.@yuanto

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty