x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Agar penertipan punya payung hukum

Pemkab Lamongan bikin Perda untuk pemungut sumbangan jalanan

Kamis, 25 Juli 2013 03:09 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Pemkab Lamongan bikin Perda untuk pemungut sumbangan jalanan - Agar penertipan punya payung hukum - Bupati Fadeli usai sidang paripurna di DPRD Lamongan.

(Foto: Ali Muhtar)Bupati Fadeli usai sidang paripurna di DPRD Lamongan.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Pemkab Lamongan bakal menertibkan Penghimpunan Sumbangan di jalanan melalui peraturan daerah. Sebab selama ini penertipan tak bisa dilakukan karena tak ada payung hukumnya.

Terkait hal itu, pemerintah kabupaten telah mengajukan 5 rancangan pemerintah daerah (Raperda), yang salah satunya menyangkut penertipan  pengumpulan sumbangan.

Baca juga: Tim Persela, secara resmi launching di Stadion Surajaya dan Tahun politik, GP Ansor jangan lupakan tugas utama

Sisanya terkait penyelenggaraan keolahragaan, penyidik pengawai negeri sipil di Kabupaten Lamongan, perubahan kedua atas Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Lamongan, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Lamongan.

Bupati Fadeli dalam nota penjelasannya menyampaikan, pengumpulan sumbangan yang selama ini masuk ke Lamongan, sesuai dengan PP nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan harus dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

“Terkait penerbitan ijin, pemerintah daerah telah memiliki kewenangan yang jelas. Namun dalam penertiban belum. Sehingga diajukan Perda ini. Mengingat semakin banyaknya pengumpulan sumbangan oleh masyarakat, “ begitu alasan Bupati Fadeli, Rabu (24/7/2013) dalam rapat paripurna bersama DPRD.

Pengajuan 5 Raperda itu juga bakal berimplikasi pada terbentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru di Lamongan. Karena  melalui pengajuan Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 3 tahun 2008, tentang organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Lamongan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) akan dipisah dua SKPD. Yakni menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

“Tugas fungsi DPPKA selama ini terlalu berat mengingat bertambahnya tugas fungsi baru terkait penanganan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga perlu dilakukan pemecahan DPPKA, “ ujarnya.@ Ali Miuhtar

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty