x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Sudarsana siapkan pemanggilan paksa

Kejari Madiun kembali gagal eksekusi 10 mantan anggota dewan

Rabu, 11 September 2013 15:57 WIB (11 months yang lalu)Editor:
Kejari Madiun kembali gagal eksekusi 10 mantan anggota dewan - Sudarsana siapkan pemanggilan paksa - Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Madiun, Sudarsana mengaku siap melakukan pemanggilan paksa.

(Foto: ISTIMEWA)Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Madiun, Sudarsana mengaku siap melakukan pemanggilan paksa.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun lagi-lagi gagal meng-eksekusi sepuluh orang terpidana yang juga
mantan anggota DPRD Kota Madiun periode 1999-2004 yang terjerat hukum dalam kasus korupsi dana APBD pada 14 pos anggaran DPRD.

Sepuluh mantan anggota DPRD Kota Madiun yang Rabu (11/09/2013) hari ini dipanggil oleh Kejaksaan untuk menjalani eksekusi
(hukuman) namun tidak hadir, yakni Wisnu Suwarto Dewo (PDIP), Yohanes Sinulingga (Golkar), Kun Ansori (PKB), Adam Suparno (PDIP), Supranowo (PDIP), Gatot Triyanto (PKPI), Ali Sholah Baraba (PAN), Suwarsono (PDIP), Suhadi (Golkar) dan Isnanto (PBB).

Baca juga: Kades di Madiun dituntut 3,5 tahun penjara dan Anggaran tak terserap, SILPA Kota Madiun Rp 169,4 miliar

Sebenarnya ada 11 orang yang harus menjalani eksekusi. Namun salah satu dari mereka, yaitu Wimbo Hartoyo (PDIP), sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dengan begitu, kewajibanya untuk menjalani proses hukum (eksekusi), otomatis telah gugur. Sedangkan 3 orang dari Fraksi TNI-Polri diadili di Pengadilan Militer Madiun. Tiga orang mantan anggota dewan lainnya, yakni Margono, Kentot Prayitno dan Balok Suparwanto, sudah meninggal. Karena itu, dari seluruh anggota DPRD Kota Madiun periode 2009-2004 yang berjumlah 25 orang, yang diadili sebanyak 22 orang. Yaitu 11 orang anggota Panitia Anggaran (Panggar), 5 orang anggota Panitia Musyawarah (Panmus) 3 orang ketua dan wakil ketua serta 3 orang dari Fraksi TNI-Polri.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Madiun, Sudarsana mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang untuk yang ketiga kali bagi terpidana. Jika pada panggilan yang ketiga kali para terpidana tetap tidak mau datang, pihaknya akan melakukan konsultasi dulu ke pimpinan (Kajari, Suherlan).

Sebelumnya, para terpidana sudah pernah dipanggil pada hari Senin 2 September lalu. Namun tidak datang dengan alasan masih ada yang sakit dan mencari dana untuk membayar uang pengganti. Sedangkan ketidakhadiran mereka pada panggilan kedua hari ini (Rabu), melalui penasehat hukumnya, Massri Mulyono, mereka minta penangguhan eksekusi karena dua terpidana mengalami stroke.

“Kita akan jadwal ulang pemanggilannya (panggilan ketiga). Kalau tetap tidak mau datang, kita akan konsultasi dulu ke pimpinan bagaimana langkah selanjutnya. Kalau perintah pimpinan (Kajari), tangkap, ya kita tangkap. Yang alasan stroke khan cuma dua orang. Tapi yang lainnya mbok ya koorperatif”, terang Sudarsana.

Untuk diketahui, 19 mantan anggota DPRD Kota Madiun periode 2009-2004, termasuk mantan ketua, Djatmiko Royo Saputro alias Kokok Raya (PDIP) yang telah dijatuhi hukuman selama 1,5 tahun serta dua mantan wakil ketua, Gandhi Yunita (PKB) dan Ali Sahono (Golkar) yang telah dijatuhi hukuman masing-masing selama 1 tahun 3 bulan.

Mereka diajukan ke meja hijau Pengadilan Negeri Kota Madiun karena terjerat kasus korupsi penggunaan dana APBD pada 14 pos anggaran di DPRD Kota Madiun selama tahun 2002-2004. Khusus untuk 10 orang terpidana yang saat itu menjadi panitia anggaran (Panggar), kerugian negara mencapai sekitar 2,3 miliar.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Madiun 31 Mei 2011 lalu yang dipimpin Arif Budi Cahyono, mereka masing-masing divonis selama 1 tahun penjara, denda Rp.50 juta subsider 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti antara Rp.189 juta hingga Rp.212 juta subsider 3 bulan kurungan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut mereka selama dua tahun penjara. Tak terima atas vonis pengadilan tingkat pertama, kemudian mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Namun majelis hakim PT yang menyidangkan perkaranya, dalam putusannya dengan Nomor 113/Pid.Sus/2011/PT.Sby menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Tak puas atas putusan PT, pada tanggal 24 Nopember 2011, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Seperti halnya PT, majelis hakim MA yang menyidangkan perkara ini, juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Yakni tetap memvonis mereka selama satu tahun penjara, termasuk membayar denda dan membayar uang pengganti.

Saat itu, para terpidana sudah pernah menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun selama 6 bulan. Namun karena masa tahanan mereka habis sebelum perkaranya incrach (mempunyai kekuatan hukum tetap), sesuai pasal 28 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Penahanan, mereka harus bebas demi hukum (bukan bebas murni). Atas dasar itu, mereka dibebaskan pada tanggal 3 April 2011.

Namun atas turunnya putusan kasasi dari MA dengan nomor perkara 1737/K/Pid.Sus/2013 tertanggal 30 Januari 2013 dan telah diterima Kejari Kota Madiun beberapa waktu lalu, sesuai pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Tetap, jaksa berhak melakukan eksekusi kepada para terpidana. Sebenarnya, jika mereka koorperatif, tinggal menjalani sisa pidana selama 6 bulan. Pasalnya, mereka sudah pernah ditahan selama 6 bulan, dari vonis selama satu tahun.

Sementara itu, lima mantan anggota panitia musyawarah (Panmus) dalam kasus yang sama, yakni Joko Santoso (PDIP), Sony Sunarso (PDIP), Hidang Jadi (PDIP), Suyoso Adi Purwanto (Golkar) dan Haryo Indro Wibisono (PAN), putusan kasasinya belum turun.

Kasus korupsi berjamaah ini, juga menyeret dua mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Madiun. Yaitu Sulastri yang menjabat tahun 2002-2003 dan Budiono yang menjabat tahun 2003-2004. Keduanya telah dijatuhi pidana masing-masing selama satu tahun penjara.@arso

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty