x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Pembatalan hasil Pilgub dianggap langgar UU no 15 tahun 2011

Gugatan Khofifah ke MK dinilai bentuk kepanikan

Jumat, 13 September 2013 10:30 WIB (11 months yang lalu)Editor:
Gugatan Khofifah ke MK dinilai bentuk kepanikan - Pembatalan hasil Pilgub dianggap langgar UU no 15 tahun 2011 - Khofifah Indar Parawansa dinilai panik dengan menggugat pembatalan hasil Pilgub Jatim 2013 ke MK

(Foto: ist)Khofifah Indar Parawansa dinilai panik dengan menggugat pembatalan hasil Pilgub Jatim 2013 ke MK

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Pasangan nomor urut 4, Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja (BerKaH) telah mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilgub Jawa Timur 2013.

Salah satu poin dalam gugatannya, pihak BerKaH minta agar MK membatalkan hasil Pilgub yang telah dirilis KPU Jatim. Sehingga bisa diadakan pemilihan ulang di seluruh wilayah atau minimal di beberapa daerah yang menjadi basis perolehan suara BerKaH di Jatim.

Baca juga: Puluhan massa pendukung Prabowo sudah berdatangan di Gedung MK dan Kubu Prabowo berencana ajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi

Namun pengamat Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Himawan Estu Bagio menilai, gugatan BerKaH yang meminta MK membatalkan hasil Pilgub dinilai cacat hukum dan merupakan bentuk kepanikan.

“Harus digugurkan gugatan itu. Itu hanya bentuk dari kepanikan Khofifah. Proses pengawasan Pilkada itu hierarkis dari Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jatim baru melaporkan ke MK. Kalau ini kan melompat,” bebernya saat dikonfirmasi LICOM, Jumat (13/9/2013).

Menurutnya, gugatan itu dinilai melompat karena tidak sesuai dengan UU no 15 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan Pemilukada, karena melewati jalur hierarkis pengawasan Pilkada. ”Kalau memang menemukan pelanggaran, silahkan lapor ke paling bawah dulu. Kalau ini kan kesannya melompat, mereka menginventarisir tuduhan pelanggaran dan langsung melaporkannya ke MK,” ujarnya.

Himawan minta, MK harus jeli melihat proses gugatan yang diajukan oleh pasangan BerKaH itu. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya malah bertentangan dengan keinginan masyarakat Jatim. ”Sekarang kan seluruh warga Jatim menghendaki agar pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) yang menjadi gubernur dan wakilnya. Jangan sampai nasib 8 juta warga itu nantinya diombang-ambingkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Khofifah untuk kedua kalinya menggugat hasil Pilgub Jatim ke MK. Setelah sebelumnya pada Pilgub Jatim 2008 lalu dia juga merasa dicurangi dalam event yang sama. Kali ini Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Gus Dur ini maju Pilgub dengan Mantan Kapolda Jatim, Herman S. Sumawiredja juga kembali merasa dicurangi oleh lawan lamanya, KarSa. Mereka sudah mendaftarkan gugatan ke MK pada Rabu (11/9) lalu.

“Kalau memang BerKah menuding ada penggelembungan suara, money politik dan penyalahgunaan wewenang ya harus disertai bukti, saksi, kejadiannya kapan dan itu harus konkrit. Faktanya kan tidak seperti itu, buktinya situasi kondusif. Ini pertanda KPU Jatim, Bawaslu dan aparat tidak temukan pelanggaran,” tandas Himawan. @sarifa

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty