x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Terkait dugaan korupsi dana Jambong

Bendahara Dispenda sebut uang ‘siluman’ Rp 8 miliar masuk Kas Pemkot

Kamis, 03 Oktober 2013 16:27 WIB (7 months yang lalu)Editor:
Bendahara Dispenda sebut uang ‘siluman’ Rp 8 miliar masuk Kas Pemkot - Terkait dugaan korupsi dana Jambong - Kasi penyidik pidana khusus Kejati Jatim, Rohmadi menjelaskan hasil pemeriksan terhadap bendahara Dispenda Surabaya

(Foto: ist)Kasi penyidik pidana khusus Kejati Jatim, Rohmadi menjelaskan hasil pemeriksan terhadap bendahara Dispenda Surabaya

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Diam-diam ternyata ada uang ‘siluman’ senilai Rp 8 miliar tak bertuan yang masuk ke kas daerah (Kasda) Pemkot Surabaya. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Bendahara Dinas Pendapatan (Dispenda) Surabaya Andarwati saat menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyelewengan dana jaminan pembongkaran (Jambong) reklame di Pemkot Surabaya di Kejati Jatim.

Kasi penyidik pidana khusus Rohmadi mengungkapkan dalam pemeriksaan itu, Bendahara Dispenda ditanya masalah titik pemasangan reklame, titipan dana Jambong, dan prosedurnya. “Dia mengakui ada uang Rp 8 miliar masuk ke Dispenda, namun dari mana dia tidak tahu,” ujar Rohmadi, Kamis (3/10/2013).

Baca juga: Buntu, pengusutan uang siluman Rp 8 miliar dalam Kasda Pemkot Surabaya dan Kejati Jatim gagal panggil Kepala DCKTR Surabaya

Rohmadi memaparkan, saat penyidik bertanya lebih dalam seputar uang tak bertuan itu, Bendahara Dispenda mengaku uang telah masuk ke Kasda dan diputar untuk APBD Pemkot Surabaya.”Pemutaran uang kalau sudah masuk APBD menjadi tanggung jawab Pemkot,” ujar Rohmadi.

Ditanya apakah uang itu berkaitan dengan penyelewengan dana Jambong, Rohmadi belum bisa membenarkan, “Dispenda dan bendaharanya sendiri saja tidak tahu itu uang apa, jadi belum kita simpulkan,” tegas Rohmadi.

Terkait apakah dana tak bertuan tersebut terindikasi korupsi, Rohmadi mengaku akan menelusuri lebih lanjut. ” Belum ada indikasi, kami telusuri dulu itu uang apa,” sambungnya.

Sekedar diketahui,  kasus Jambong muncul ketika dana itu dipungut Dispenda dari para pengusaha reklame untuk biaya jaminan pembongkaran dan titipan pembayaran pajak reklame. Diduga, ada sekitar Rp 150 miliar dari pengusaha yang tersimpan di Dispenda tanpa diketahui kejelasannya. Agar penarikan dana Jambong terus berlanjut, Pemkot melalui Dispenda menekankan, jika tak dibayar maka biro reklame akan dikenakan denda dan tak diizinkan mendirikan reklame.

Sedangkan dana titipan pajak dipungut Dispenda dengan alasan untuk jaminan perusahaan jika terlambat membayar pajak. Kalau terjadi keterlambatan, maka dana titipan itu yang dibayarkan agar tepat waktu dan lepas dari denda keterlambatan. Adapun uang Jambong dan titipan pajak reklame itu disetorkan melalui Bank Jatim ke rekening Bendahara Dispenda.@ian_lensa




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty