Mahkamah Konstitusi sidangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi

LENSAINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi, Senin (02/12/2013), menggelar sidang pendahuluan judicial review atas kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan penanganan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi ini digugat oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) sebagai pemohon I, BEM FH Universitas Esa Unggul sebagai pemohon II, Joko Widarto sebagai pemohon III, dan Achmad Saifudin Firdaus sebagai pemohon IV.

Keempat pemohon mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 236C Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 dan pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009.

Para pemohon menilai, berlakunya UU tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional. Mereka menganggap, penambahan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa Pilkada justru menodai tugas pokok Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Dalam permohonannya, pemohon menjelaskan, ketentuan dalam dua UU tersebut telah melanggar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena dinilai tidak memenuhi kaidan-kaidah dan asas hukum yang berlaku dalam sebuah norma hukum.

Selain itu, pemohon menjelaskan, ketentuan dalam UU tersebut juga melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena hanya membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas Pemilihan Umum (Pemilu).

Kedua pasal dalam UU tersebut, menurut pemohon, juga telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, karena tidak mengatur dan memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada pada Mahkamah [email protected]