Patrialis janji fair sidang MK digugat tidak tangani kasus Pilkada

LENSAINDONESIA.COM: Hakim Konstitusi MK, Patrialis Akbar, mengakui, bahwa dirinya dan anggota Hakim Panelnya, Arief Hidayat, dan Anwar Usman, bersemangat dalam sidang pendahuluan gugatan kewenangan Mahmakah Konstitusi (MK) dalam penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Ya, seperti yang Anda lihat, tiga orang hakim panel bersemangat, semua memberikan masukan. Karena memang, ini akan menggugah dan menggugat keberadaan MK di dalam penanganan sengketa Pilkada,” ungkap Patrialis kepada wartawan, usai sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/12/13).

Patrialis menyebut sidang kali ini adalah sidang yang menarik baginya, karena gugatan terhadap pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah kali pertama.

“Itu menariknya. Dan, setelah saya pelajari beberapa putusan-putusan, kelihatannya pasal 236C Undang-Undang Pemda, baru kali ini,” tambah mantan Menkumham ini.

Patrialis juga menceritakan hal-hal menarik yang ditemuinya dalam persidangan.

“Jadi mereka memang mempersoalkan terhadap, yang pertama rezim Pemilu itu. Kedua, penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau di Undang-Undang Dasar, Pemilu itu, Pilkada itu tidak termasuk Pemilu. Pasal 22E ayat (2). Sedangkan dalam Pasal 184 Undang-Undang Dasar, Kepala Daerah itu, dengan persetujuan Kepala Daerah secara demokratis. Ini yang mereka persoalkan. Jadi kita berikan masukanlah,” tuturnya.

Namun, Patrialis mengatakan, dirinya tidak dapat mengomentari perihal tepat atau tidaknya kedudukan pemohon dalam perkara ini.

“Tentu, saya nggak bisa mengomentari itu. Makanya, saya minta agar mereka mendudukkan betul legal standingnya. Kita sarankan. Ini kan, mereka ini kan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi ini kan enak kita bicaranya. Apalagi adik-adik mahasiswa yang ingin memahami pemantapan pemahaman mereka terhadap hukum di sini,” tukasnya.

“Makanya, kita berikan betul masukan yang agak lebih panjang. Sekaligus, mendudukkan masalah-masalah yang selama ini beredar di luar,” tambah Patrialis.

Meski mengaku bersemangat menangani perkara ini, Patrialis berjanji tidak akan ada perlakuan khusus yang dilakukan para Hakim terhadap perkara ini.

“Saya kira sama aja, sama aja. Ndak boleh ada yang khusus ini. Kalau khusus, nanti hakimnya bermasalah lagi ini. Semua sama aja,” ujarnya.

Patrialis juga menjelaskan, masukan yang diberikan para Hakim kepada pihak pemohon untuk perbaikan permohonan, adalah kewajiban Hakim dalam sidang pendahuluan.

“Tapi kan kewajiban hakim memang, di dalam sidang pertama memberikan saran. Kalau sudah memberikan saran, tapi nggak masuk, kita lihat, cocok atau nggak, bisa atau nggak dilanjutkan. Kan banyak pihak yang sudah kita berikan saran, tetapi dia tidak melakukan perobahan. Ya, akhirnya menurut penetapan tidak memenuhi syarat,” jelasnya. @yudisstira