x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Jelang putaran kampanye Pileg 2014 di Jatim

Jurkam kepala daerah dilarang manfaatkan fasilitas negara

Rabu, 12 Maret 2014 06:36 WIB (6 months yang lalu)Editor:
Jurkam kepala daerah dilarang manfaatkan fasilitas negara - Jelang putaran kampanye Pileg 2014 di Jatim - PAKDE KARWO: Jurkam kepala daerah dilarang keras memanfaatkan fasilitas saat mengawal masa kampanye.

(Foto: LENSAINDONESIA.COM/SARIFAAINI)PAKDE KARWO: Jurkam kepala daerah dilarang keras memanfaatkan fasilitas saat mengawal masa kampanye.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Jelang masa kampanye Pileg 2014 yang akan mulai diputar 16 Maret mendatang, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mewanti-wanti kepada sejumlah kepala daerah di Jatim yang akan menjadi juru kampanye (Jurkam) tidak menggunakan fasilitas negara. Baik saat mengawal kampanye partai politik (parpol) maupun kegiatan serupa lain dengan media berbeda .

“Ini perintah undang-undang dan peraturan pemerintah agar jangan mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan parpol, apalagi menjadi jurkam,” tegas Soekarwo di Surabaya, Selasa (11/3/2014).

Baca juga: Tiga pejabat Pemprov Jatim bermasalah dimutasi dan Gubernur mutasi 59 pejabat Pemprov Jatim

Fasilitas negara yang dimaksud Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, diantaranya mobil dinas atau memanfaatkan perangkat daerah untuk kepentingan jurkam. Hal ini tertuang dalam sejumlah peraturan seperti UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang pemilu oleh pejabat negara.

Pakde Karwo menjelaskan, fasilitas lainnya yang tidak diizinkan untuk dipakai yaitu sarana perkantoran, radio daerah, sandi telekomunikasi milik pemerintah dan peralatan lainnya seperti mesin faksimili, fotokopi dan kertas. Fasilitas negara menyangkut pengamanan, kesehatan dan protokoler tetap diberikan kepada presiden dan wakil presiden yang menjadi calon presiden dan wapres.

Sedangkan kepada capres dan cawapres wajah baru atau bukan incumbent akan diberikan pengamanan dari pihak kepolisian yang dibiayai anggaran negara. Masalah pengamanan dan pengawalan tersebut nantinya akan diatur lewat keputusan presiden.

Karena itu, Gubernur Soekarwo manyatakan tidak perlu mengeluarkan peraturan lagi, apakah itu pergub atau surat larangan. “Undang undangnya sudah ada, maka tidak perlu lagi ada peraturan lagi,” ujarnya.

Sementara, disinggung soal kepala daerah yang sudah mengajukan izin cuti menjadi jurkam dia menjelaskan, sejauh ini baru ada dua bupati yang mengajukan yakni Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar dan Bupati Magetan Sumantri Noto Adinegoro. Masdar adalah Ketua DPC Partai Demokrat Lumajang. Sementara Sumantri akan menjadi jurkam PDIP. Dia meprediksi tidak ada lagi kepala daerah yang akan mengajukan cuti, seiring batas waktu yang kian sempit jelang masa kampanye Pileg 2014. “Tadi malam saya baru mendatangani dua bupati yang mengajukan cuti sebagai jurkam, sedangkan lainnya belum ada,” tandas Soekarwo. @sarifa

 

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty