Di Surabaya, Menteri Darmin tuding media pelintir pernyataan Presiden Jokowi

Klarifikasi heboh pertanyakan kenaikan STNK dan BPKB

menteri-darmin
Menteri Darmin Nasution di Surabaya klarifikasi pernyataan Presiden Jokowi soal kenaikan BBM dan TDL.

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi pernyataannya soal Presiden Jokowi yang mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi soal itu dipelintir oleh media. “Itu pelintiran terkait tarif tinggi untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saya ingin meluruskan disini. Pelintiran berita itu seolah-olah presiden sudah meneken terus mempertanyakan kembali,” tegasnya ditemui di Surabaya, Sabtu (7/1/2017).

Dijelaskan, pelintiran berita itu jangan kemudian dipakai seolah-olah presiden menyalahkan kebijakan yang telah dibuatnya. Padahal tidak begitu kenyataanya. “Arahan presiden soal pajak itu disampaikan saat rapat kabinet di Bogor, sebelum adanya kenaikan STNK dan BPKB,” katanya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mempertanyakan kenaikkan signifikan pada tarif penerbitan STNK dan BPKB yang mulai berlaku 6 Januari 2017. Menurut Jokowi kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat.

“Tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017) lalu.

Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016. Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat.

Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.@sarifa