Ola pendidikan SMA/SMK dialihkan ke Pemprov berdampak stop sekolah gratis, rakyat mengeluh

Banyak guru belum terima gaji hingga pertengahan bulan

sma_upacara-1
Siswa SMA dan SMK saat ini semakin sangat terasa membebani para orang tua, apalagi yang berpenghasilan UMR, karena tidak ada lagi biaya gratis. Belum lagi harga-harga naik.

LENSAINDONESIA.COM: Penerapan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pengelolaan pendidikan tingkat atas (SMA/SMK) pindah kewenangan dari pemeritah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, berbuntut membebankan rakyat. Pasalnya, kini rakyat menerima dampak tidak ada lagi program sekolah gratis di tingkat SMA/SMK.

Praktis, kenyataan ini sangat bertentangan dengan semangat pemerintah sejak pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo, yang membebaskan biaya sekolah 9 tahun. Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya saat Pilpres 2014 juga menjanjikan sekolah bebas biaya di tanah air.

Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah menyampaikan keluhan rakyat Indonesia itu di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (12/1/2017). Ia mengatakan dampak lainnya mekanisme penggajian bagi tenaga pengajar pun dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

“Salah satunya, program sekolah gratis di tingkat SMA yang banyak dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi, karena semua dibebankan ke Pemprov. Sedangkan kemampuan keuangan Pemprov terbatas,” ujarnya.

Menurutnya, dampak peralihan wewenang tersebut berimplikasi terhadap perserta didik dan orang tua siswa. Yakni, beban pembayaran SPP setiap bulan. Artinya, rakyat kecil terutama yang berpenghasilan UMR semakin menjerit karena juga memikirkan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat.

Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan mesti memikirkan kembali dampak dari perpindahan mekanisme wewenang tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan penerapan UU No 23 Tahun  2014  berdampak pula pada pengelolaan gaji tenaga didik. Sebab, pengelolaan gaji bakal dikelola oleh Pemerintah Provinsi sejak 2017 dan berpidahnya wewenang pengelolaan tersebut.

“Sayangnya, praktik di lapangan belum berjalan efektif. Banyak guru SMA/SMK belum mendapat gaji hingga tengah bulan ini (Januari),” pungkasnya. @dg