Pemerintah pakai dana calon haji Rp70 Triliun bangun infrastruktur,  dianggap penyimpangan

Uchok Khadafi: Langgar nomenklatur yang dibuat sendiri

dana-haji-1
Ilustrasi penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. @foto:ist

LENSAINDONESIA.COM: Direktur Center Budget Analisis Uchok Skay Khadafi mengatakan aset penyelenggaraan dana calon haji pada 2014 sebesar Rp73,9 triliun dan 2015 sebesar Rp83 triliun dimanfaatkan ivestasi ke sektor lain oleh pemerintah. Pertama,  Rp45,5 triliun diivestasikan dalam bentuk deposito jangka pendek dengan jangka waktu satu bulan dalam bentuk rupiah dan dollar Amerika.

“Dana haji sebesar Rp45.5 triliun ini berasal dari calon jemahan Haji sebagai setoran awal, nilai manfaat setoran awal, dan setoran lunas,” ujarnya mengritisi keras di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Kedua, posisi dana haji  diinvestasikan kepada surat berharga syariah negara sebesar Rp35.7 Triliun yang merupakan dana dari calon jemahan haji sebagai dana setoran awal dan manfaat setoran awal dana Haji.

Menurut Uchok, ketika dana haji dialihkan kepada infrastuktur sebesar Rp70 Triliun, maka dana haji yang akan diambil oleh pemerintah adalah dana calon haji.  Ia menilai, keberanian pemerintah mengalihkan dana haji sebesar Rp70 triliun ke infrastuktur lantaran menganggap tak akan  menganggu anggaran yang diperuntukan bagi pelayanan haji setiap tahun.

“Di mana, anggaran pelayanan haji, atau anggaran operasional untuk memberangkatkan calon jemahan haji setiap tahun atau pada tahun 2014, hanya sebesar Rp9.1 triliun, dan pada tahun 2015 sebesar Rp11 triliun,” katanya.

Meski demikian, CBA kata Uchok, meminta pemerintah tak mengalihkan dana haji ke infrastruktur. Pasalnya, pengalihan dana haji ke infrastruktur dianggap menyimpang atau melanggar dari nomenklatur kegiatan atau tujuan dari dana tersebut, yang sejatinya dibuat pemerintah sendiri.

“Mereka (jamaah, red) setor uang ke negara bukan untuk kepentingan infrakstuktur. Tetapi setoran awal calon jemahan haji untuk ibadah, naik haji. Jadi pemerintah Jokowi, jangan otoriter memaksakan dana haji untuk kebutuhan investasi pembangunan infrastuktur, karena tidak sesuai dengan niat dari rakyat calon jemahaan haji,” pungkas Uchok. @dg

 

TULISKAN KOMENTAR