Anggota DPR Henky Kurniadi sindir Menteri Susi, demen kebijakan tidak metodologis

Diskusi "Sabtuan" sambut HUT ke-7 LensaIndonesia.com

henky kurniadi
Anggota DPR RI Komisi IV Henky Kurniadi (kacamata) usai menjadi narasumber diskusi menyambut HUT ke-7 Lensaindonesia.com di Kantor Redaksi LensaIndonesi.com. Pemred Joko Irianto Hamid menyerahkan piagam talih asih, bersama pakar redaksi LensaIndonesia Toto Sonata (nomer dua kanan) dan Redpel Moeh Ridwan (no 1 kanan), serta Redaktur Nasional Asita. @foto;iwan

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi IV DPR RI Henky Kurniadi mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan asuransi bagi nelayan Indonesia. Namun, Henky mengiritisi hal itu harus didasari dari data yang valid, sehingga seluruh nelayan yang rata-rata kehidupannya dibawah garis kemiskinan bisa ter-cover mulai dari resiko kematian, kecelakaan kerja juga kesehatan para nelayan beserta keluarganya.

“Semua dilakukan berdasar data yang valid, dari situ nanti akan bisa memetakan mana saja nelayan-nelayan yang berhak mendapatkan asuransi. Saya ambil contoh di Surabaya, kan enggak semua itu nelayannya benar-benar melaut. Begitu pula yang di daerah pesisir Jawa Timur lainnya,” ujar Henky saat ‘Diskusi Sabtuan’ menyambut HUT ke-7 LensaIndonesia.com di Kantor Redaksi LensaIndonesia.com Surabaya, Sabtu (21/01/2017).

“Nah, seharusnya kan KKP bisa memiliki data itu. Kalau sudah didapat, maka harusnya bisa diterapkan,” tambah politikus PDI Perjuangan, yang komisinya membidangi fungsi pengawasan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian.

Saat ini, lanjut dia, jumlah  asuransi nelayan se-Indonesia untuk tahun 2016 yang sudah terbit sebanyak 143.600. Di Jawa Timur sebanyak 26.867 atau sekitar 18,7 persen dari jumlah keseluruhan. Sementara untuk besaran santunan kecelakaan bagi nelayan yang saat bekerja di laut sebesar Rp 200 juta dan cacat permanen mendapat santunan sebesar Rp 60 juta.

“Tapi khusus pemberlakuannya masih menunggu instruksi KKP, rasanya akan mulai berlaku tahun 2017 ini. Jadi, yang harusnya dilihat itu berdasarkan data. Tidak asal saja, karena yang dipermainkan biasanya memang lewat data ini. Kini kan semua serba real time, jadi semua harus bisa ter-cover,” tegas politikus PDIP Jawa Timur, yang masih keponakan Menteri Mohamad Hasan era Presiden RI pertama, Ir Soekarno.

Lebih lanjut, politisi asal PDIP ini juga menuding KKP dibawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti suka menerbos aturan, karena tidak memahami betul soal aturan. Selama ini dengan mudahnya mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) untuk membuat berbagai macam kebijakan yang ujung-ujungnya dinilai memberatkan, termauk yang diialami para nelayan.

“Saat melihat Menteri Susi ini memang oke soal pemikiran, begitu juga pengalamannya di lapangan juga banyak. Tapi, kendala terbesar dari segi metodologi pengambilan kebijakan itu,” kritik Henky, Anggota Fraksi PDI Perjuangan asal Dapil Jatim I ini, menilai Menteri Susi  ‘demen’ (suka) kebijakan tidak didasari kajian-kajian yang metodologis.

“Harusnya tidak boleh terlalu mudah membuat Kepmen dan diwajibkan diberlakukan diseluruh wilayah. Ini ga bisa, setiap wilayah punya local wisdom sendiri-sendiri tidak bisa disamaratakan. Itu yang membuat tidak match dengan kondisi lapangan selama ini,” tambah Henky yang menolak halus dorongan mendampingi Tri Rismahari –kini Walikota Surabaya– untuk maju Pilgub Jatim 2018, saat awal diskusi.

Diketahui, pemerintah melalui KKP menganggarkan dana khusus untuk melindungi para nelayan saat kecelakaan kerja di laut. KKP membuat program Asuransi Nelayan dengan dana Rp 175 miliar sebagai wujud implementasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan. Dalam hal ini KKP menggandeng PT Asuransi Jasindo untuk melakukan klaim asuransi nelayan.

Kebijakan Menteri Susi yang lebih kontroversi lagi, belakangaan dia mewacanakan akan menggulirkan Affirmative policy untuk mendorong pengusaha-pengusaha pribumi bisa mengejar ketertinggalan dengan pengusaha non pribumi atau asing yang mengusai konglomerasi di Indonesia. Alasan Susi,  supaya lahir konglomerat-konglomerat pribumi.

Susi prihatin, 53 persen tanah negara dikuasai rasio 0,0003 penduduk Indonesia. Satu korporasi besar non-pribumi bisa menguasai hingga 12-20 juta hektare tanah negara. Lemahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, akibat dominasi penguasaan lahan oleh korporasi non-pribumi. Sehingga, memperlebar rasio ketimpangan ekonomi sandang, pangan, dan kehidupan hingga 0,41.

Susi juga janji memberi kesempatan pengusaha pribumi memenangkan proyek. Selama ini, sekitar 60-70 persen proyek-proyek APBN, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikuasai pemborong non-pribumi.

Di sisi lain, Henky berpandangan, solusi mengatasi ketimpangan ekonomi tidak bisa digeneralisir secara sporadis yang tidak akan menyentuh akar permasalahan. Karena persoalan keadilan, kata Henky, penyelesaiannya harus dengan konsep keadilan struktural.

“Tidak ada yang dimatikan. Tapi, saling diberi ruang, untuk saling berkompetisi tumbuh. Sehingga keadilan menjadi terukur dan terstruktur, saling berkompetisi terus kreatif. Gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional akan terus menjadi kuat. Karena tren dunia, siapa yang mampu kreatif, dialah yang menguasai dunia,” kata Henky, seraya mencontohkan lebih luas, bahwa negara-negara yang menguasai ekonomi karena memang unggul dalam pengolahan ruang.

Apalagi tren ekonomi dunia, lanjut Henky, mekanismenya mengarah pada politik pasar ekonomi gobal. Generasi yang berperanan pun bergeser dari genersi X, yaait era robotik (lahir 1965-1980) kepada generasi Y (lahir 1981-1994) yang merupakan generasi dituntut super kreatif menggunakan komunikasi instan di dunia siber.

“Dalam hal konsep kebijakan, Meteri Kehutanan Siti Nurbaya lebih terukur ketimbang Menteri Kelautan,” kata Henky membandingkan. Karena kebijakannya didasari dengan pendekatan metodologi dan komprehensif, sehingga berdampak jangka panjang dan sistemik. Bukan sebaliknya asal hantam, tanpa menghitung kelanjutannya kelak,  misal apa akan kontekstual dengan situasi ekonomi dunia pada zaman yang akan dialami generasi X nanti, yang merupakan generasi canggih memainkan kolaborasi ekonomi dunia di abad siber.

“Maklum, Menteri Kehutanan, dia seorang Doktor dan akademisi,” kata politisi yang menyelesaikan program S2 bidang hukum, dan pengusaha pengurus Kadin Indonesia ini. @sarifa.