KIPP siap terima dan kawal pengaduan warga Jakarta yang dirugikan hak pilihnya

Ingat, dana Pilgub itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan

pilkada-dki
Ilustrasi perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta diprediksi masih memantik suhu politik panas. @Ilustrasi: ist.

LENSAINDONESIA.COM: Pasca proses pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak 2017 pada 15 februari 2017. KIPP mencermati persoalan pemilih masih membuka luka lama. Pilkada seharusnya menjadi pengakuan kedaulatan rakyat melalui pemenuhan hak untuk menggunakan hal pilih seperti Pilkada DKI, kembali mengalami cacat.

KIPP (Komite Independen Pementau Pemilu) menilai ada beberapa masalah; Pertama, setiap data pemilih tambahan diajang pemilu tidak pernah mengurangi penambahan data pemilih tambahan. Seharusnya, pemilih tambahan yang memilih dari jam 12.00-13.00 berkurang di setiap penyelenggaraan pemilu. “Faktanya, pemilih di waktu sisa masih jadi bukti nyata ketidaksiapan data pemilih baik dari pihak Depdagri dan KPU,” ungkap Rindang Adrai, Direktur Eksekutif KIPP Jakarta dalam keterangannya, Jakarta, Kamis malam (16/02/2017).

Kedua, menurut Rindang, pemilih yang harus menggunakan hak pilih dengan bantuan surat keterangan memiliki kesulitan tersendiri. Fakta, pemilih harus mengurus sendiri surat keterangan yang ruwet sekali. “Bayangkan saja, pemilih wajib berurusan dengan pihak RT/RT dan kelurahan yang belum tentu semua pihak bisa mendapatkan surat keterangan dengan murah dan mudah,” papara Rindang.

Di lain pihak, lanjut Ridang, pemilih yang menggunakan surat keterangan wajar tidak menggunakan hak pilih. Alasan sederhana adalah mereka harus mengeluarkan biaya pribadi demi mendapatkan surat keterangan. Lalu, mereka wajib menunggu waktu sisa antara pukul 12.00-13.00.

“Belum lagi pemilih yang tidak mendapatkan surat keterangan, mereka belum tentu mendapatkan hak pilih dengan mudah. Sungguh-sungguh kejam politik di Indonesia, pemilih hanya sebagai mainan politik tanpa bisa mendapatkan hak asasi politik secara penuh,” tegasnya.

Ketiga, lanjutnya lagi, penyelenggara ad hoc tidak siap untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan kepada pemilih. Ketidaknyamanan penyelenggara pemilu dirasakan dari sisi variasi pengaduan. Sebenarnya, setiap TPS memiliki pengawas TPS, dalam artian sederhana para pemilih baik terdaftar atau tidak seharusnya di TPS langsung bisa melapor ke pengawas TPS kemudian ditindaklanjuti demi mendapatkan dan menggunakan hak pilih.

“Lebih parahnya, belum apakah aplikasi (baca teknologi pemilu) ‘gowaslu’ terhadap penguatan pengawasan partisipatif,” jelas Ridang.

Oleh karena itu, Rinda menegaskan, KIPP menghimbau: Pertama, khusus pemilihan putaran kedua untuk pilgub DKI Jakarta, KPU dan Pemerintah wajib menyelesaikan pemilih tambahan yang menggunakan surat keterangan. “Bila persoalan data pemilih
paskaputaran pertama tidak diselesaikan, maka bisa saja pemerintah dan KPU secara bersama-sama tidak melakukan klarifikasi dan pendataan ulang sehingga mengorbankan hak pilih sesuai Pasal 177 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Ketua KIPP
ini.

Kedua, lanjut Rindang, KIPP siap menerima pengaduan masyarakat. “Bagi masyarakat yang merasa disusahkan, disulitkan dan marah karena tidak bisa menggunakan hak pilih atau tetap menggunakan hak pilih dengan prosedur yang ribet, silahkan menghubungi KIPP,” imbaunya kepada masyarakat yang dirugikan hak suaranya.

“Agar kita mengingatkan para pihak termasuk penyelenggara pemilu mengevaluasi semua teknis kepemiluan,” tegasnya.

Ketiga, terangnya lebih lanjut, kepada penyelenggara pemilu menunaikan semua tanggungjawab atas kerjasama program dengan pihak organisasi masyarakat sipil. Padahal, dana Pilgub DKI termasuk fenomenal karena anggaran yang diajukan oleh KPU DKI disetujui hingga ke angka-angka dibelakang koma.

“Penyelenggara harus ingat, dana pilgub adalah uang rakyat yang akan dipertanggungjawabkan,” tegas Rindang, mengritisi. @licom_09