Ditjen Imigrasi akhirnya cabut syarat tabungan Rp25 juta untuk urus paspor

Padahal untuk cegah TKI ilegal

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie. (ISTIMEWA)

LENSAINDONESIA.COM: Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akhirnya mencabut persyaratan adanya dana tabungan Rp25 juta untuk pengajuan pembuatan paspor.

“Kami hari ini mencabut aturan Rp 25 juta, karena feedback-nya kurang bagus. Tujuannya dicabut, tapi dipelintir. Padahal ini adalah kemauan pemerintah melindungi calon TKI,” kata Ronny, Senin (20/3/2017).

Ronny mengakui aturan tersebut dibuat untuk kepentingan pihaknya dalam rangka menseleksi setiap pemohon paspor saat proses wawancara. Lebih khusus lagi bagi para calon TKI. “Selama ini kami membantu BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Kementerian Luar Negeri, melalui pecegahan TKI nonprosedural,” Ronny menambahkan.

Menurut Ronny, banyak modus yang dilakukan para calon TKI agar lolos bekerja ke luar negeri, khususnya Timur Tengah. Mereka diberikan penjelasan oleh para agen penyalur tenaga kerja agar dapat lolos wawancara penerbitan paspor.

Oleh sebab itu, Imigrasi memperketat aturan permohonan paspor, khususnya bagi mereka yang dicurigai akan menjadi tenaga kerja di luar negeri. “Kalau prosedur saja banyak jadi korban, apalagi TKI nonprosedural,” ujar Ronny.

Sepanjang Januari 2017, Imigrasi mencatat penolakan permohonan penerbitan paspor sebanyak 1.593 di 14 Kantor Imigrasi. “Kami curiga mereka akan menjadi TKI nonprosedural,” ujar Ronny.

Ronny menegaskan, setiap aturan memiliki celah disalahgunakan oknum pegawainya. Dia meminta masyarakat melaporkan bila prosedur Rp 25 juta tersebut menjadi celah korupsi.

“Kebijakan dibuat bukan untuk minta uang, kalau ada anak buah saya minta uang, laporkan langsung agar dapat ditindak,” kata Ronny.

Juru Bicara Ditjen Imigrasi Agung Sampurno memaparkan sejak diberlakukan, banyak respons negatif dari masyarakat pada aturan ini. Kebijakan tersebut diberlakukan karena banyaknya penyalahgunaan paspor untuk kepentingan perdagangan manusia ke luar negeri dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal.

“Terbukti kami punya data yang mau umroh malah tidak pulang sejak 2012 lalu dan kerja disana,” kata Agung.

Pada 2016 lalu muncul laporan 416 warga negara Indonesia ditahan di Jeddah, Arab Saudi karena menggunakan visa umrah.

Meski syarat tabungan Rp25 juta dicabut, namun Agung memastikan ada prosedur lain yang dirahasiakan ketika proses pengajuan pembuatan paspor. Salah Dengan demikian, diharapkan penyalahgunaan paspor untuk menjadi TKI non prosedural bisa dicegah.