Wali Kota Risma harus putuskan siapa direksi PDAM Surya Sembada

Terancam kosong jabatan

PDAM Surya Sembada terancam tanpa Direksi definitif. Foto: Istimewa

LENSAINDONESIA.COM: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini harus segera memutuskan siapa yang akan menduduki posisi direksi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya. Pasalnya, dalam waktu dekat perusahaan plat merah yang mangurusi pasokan air bersih ini tidak memiliki direksi definitif.

Terhitung 5 April mendatang, dua jabatan direksi akan habis diantaranya adalah Direktur Keuangan dan Direktur Pelayanan. Sementara dua direksi lain, Direktur Utama dan Direktur Operasional proses rektutmennya hingga kini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Sebelumnya, hasil seleksi pada Mei 2016 ditolak oleh Wali Kota Tri Rismaharini karena kualitas nama-nama yang lolos seleksi di Badan Pengawas (Bawas) tidak cukup kompeten mengurusi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot itu.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Achmad Zakaria menurutkan kondisi ini membutuhkan sikap tegas dari Wali Kota Tri Rismaharini untuk segera memutuskan. Artinya, politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tek mau kebijakan strategis di perusahaan pemerintah diputuskan pejabat sementara karena menyangkut pelayanan terhadap warga.

“Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Memang penolakan baru sekali pada Mei 2016, ini karena track record yang direkut memang wali kota berhak menolak. Sekarang memang ada nama yang ditolak dan ada nama baru yang sudah mendaftar, tolong nama-nama baru ini dipertimbangkan,” kata Zakaria.

Jika pada 5 April mendatang belum ada hasil rekrutmen, dan Bawas tidak segera melakukan rekrutmen untuk dua kursi yang akan kosong, maka kekosongan 4 direksi ini berdampak buruk pada PDAM. Perpanjangan Dirut dan Dirops tidak jelas sampai kapan. Pelaksana tugas (Plt) dirut sudah diperpanjang 3 x 6 bulan, sementara perpanjang Dirops sejak 2014 akhir atau 2015 awal.

Zakaria menjelaskan, sebagai dampak kekosongan diantaranya adalah penanganan rekrutmen pegawai rendah sampai manajer, mutasi dan jenjang karir bagi pegawai tidak bisa ditangani. Sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 13 tahun 2014 tentang PDAM, Plt atau penanggung jawab (Pj) tidak boleh menempatkan dan memasukkan pegawai.

Dampak yang paling krusial adalah masalah penanganan gangguan air. Gangguan distribusi air ketika bermasalah tidak segera di take over oleh kepemimpinan yang belum jelas. Akibatnya, masyarakat terancam tidak bisa menikmati air.

“Ini kan tidak fair. Misalnya Rencana Kerja Anggaran Perusahan (RKAP) PDAM 2017 akan dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki jabatan selamanya, karena mereka hanya Plt. Sehingga Nasib PDAM satu tahun ke depan akan ditentukan oleh orang masa jabatannya habis,” terangnya.@wan