Dahlan Iskan divonis 2 tahun penjara: Ini pelajaran untuk para dirut

Kasus pelepasan aset PT PWU Jatim

Dahlan Iskan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (21/04/2017). Foto: MetroTV

LENSAINDONESIA.COM: Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan divonis 2 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur.

Vonis untuk mantan Direktur Utama PT PWU Jatim ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang diketuai Taksin dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (21/04/2017).

Dahlan Iskan malah mengucapkan terima kasih divonis hukuman penjara terkait kelalaiannya sebagai Dirut PT PWU.

“Saya dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab sebagai Dirut, bukan karena makan uang negara. Terima kasih pada majelis hakim karena saya dinyatakan harus bertanggung jawab atas keteledoran saya sebagai Dirut waktu itu, bukan karena makan uang negara,” ujarnya.

“Tapi ternyata itu tidak berlaku. Jadi ini bisa dibuat pelajaran untuk para Dirut PT saat ini. Belajar dari sidang ini. Anggaplah ini kebodohan saya karena terlalu emosi untuk mengabdi,” pungkas Dahlan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Dahlan 6 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 kurungan. Selain itu juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 4,1 milyar subsidair tiga tahun penjara.

Dalam pertimbangan tuntutan JPU disebutkan hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa berbelit-belit.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan selama persidangan.

“Menuntut pidana penjara selama enam tahun,” ujar JPU dalam tuntutannya beberaa waktu lalu.

Menurut JPU, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilaksanakan secara curang.

Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan.@rofik