Dahlan Iskan divonis dua tahun penjara dan denda Rp100 juta

Tetap berstatus tahanan kota

Sidang vonis mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (INSTAGRAM )

LENSAINDONESIA.COM: Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang jadi terdakwa kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Jumat (21/4/2017) divonis dua tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak pidana korupsi (Tipikor), Surabaya.

Ketua Majelis Hakim Taksin, terdakwa dianggap bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar saat menjabat Dirut PT PWU hingga akhirnya menjual aset negara di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Menghukum terdakwa Dahlan Iskan dengan penjara 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara,” kata Taksin SH, ketua Majelis Hakim, ketika membacakan vonis bagi Dahlan, Jumat (21/4/2017).

Putusan pidana penjara majelis Hakim Tipikor tersebut, tidak lantas mengantarkan terpidana mendekam di Rumah tahanan (Rutan). Mantan Dirut PLN itu tetap berstatus sebagai tahanan kota.

Dalam pertimbangan hakim juga disebutkan hal yang memberatkan yakni peruatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah. Sedangkan hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Sebelumnya, JPU menuntut Dahlan Iskan enam tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 kurungan. Selain itu juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp4,1 milyar subsidair tiga tahun penjara.

Dalam pertimbangan tuntutan JPU disebutkan hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa berbelit-belit.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan selama persidangan. “Menuntut pidana penjara selama enam tahun,” ujar JPU dalam tuntutannya.

Menurut JPU, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilaksanakan secara curang.

Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang [email protected]

TULISKAN KOMENTAR