IDM: Penerimaan negara turun akibat larangan ekspor minyak sawit oleh Uni Eropa

Jokowi diminta tak anggap enteng

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Foto: Istimewa

LENSAINDONESIA.COM: Direktur Kajian Ekonomi Agroindustri Indonesia Development Monitoring (IDM) Ferdinand Situmorang mengatakan, ekspor crude palm oil (CPO) saat ini merupakan salah satu andalan pemasukan negara yang sedang membutuhkan dana besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,6 persen di tahun 2018 seperti ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ferdinand, pernyataan Presiden Jokowi saat rapat kabinet yang menyatakan kurangnya penerimaan negara yang akan mempengaruhi Dana alokasi umum kedaerah daerah akan semakin parah penurunan penerimaan negara akibat larangan Ekport CPO oleh negara Uni Eropa. Dengan demikian akan menghambat pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencapai 5,6 Karena minimnya dana alokasi umum.

“Jelas larangan ekport CPO ke negara Uni Eropa yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa lebih disebabkan buruknya kinerja kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan industri sawit dalam melawan kampanye hitam yang dilakukan LSM LSM lokal dan luar negeri terhadap Industri sawit Indonesia,” kata Ferdinand dalam keterangan tertulis yang diterima LICOM di Jakarta, Kamis (20/04/2017).

Dia menilai, akibat ketidak becusan dan peyelewengan dana kampanye industri sawit Indonesia akhirnya menyebabkan parlemen Uni Eropa menuduh Industri sawit Indonesia banyak pengrusakan hutan, memperkerjakan anak anak, serta maraknya pratek korupsi dalam pengadaan lahan sawit serta, pelanggaran pelanggaran HAM yang selama ini di kampanyekan oleh LSM LSM lokal dan luar negeri bisa ditelan bulat bulat oleh Parlemen Uni Eropa dan di amandemen kan oleh parlemen Uni Eropa untuk melarang masuknya CPO asal Indonesia.

“Sangat jelas larangan ekspor CPO oleh Uni Eropa sebagai bentuk kinerja buruk Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup yang gagal melakukan sosialisasi dan pendataan. Kalau area kebun sawit tidak masuk katagori hutan tapi masuk Area Pengunaan Lain yang sudah tidak masuk area hutan lindung atau Kawasan budidaya kehutanan .

Karena itu, lanjut dia, Presiden Jokowi diharap tidak menganggap enteng persoalan larangan eksport CPO oleh Uni Eropa ini. “Sebab akan banyak berdampak buruk pada perekonomian di daerah yang memiliki Perkebunan sawit, dan Harga TBS bisa turun lagi dan menyebabkan Petani sawit dan pelaku ekonomi sekitar perkebunan akan menurun pendapatanya,” ujar Ferdinand.

“Harus ada evaluasi Khusus kepada Menteri Kehutanan dan LH akibat larangan eksport ini dan Evaluasi terhadap Dana Dana BPDP yang katanya digunakan untuk promosi produk sawit Indonesia,” ujarnya.@agus irawan