Okky Asokawati: Perempuan Indonesia belum merdeka

Isu emansipasi wanita hanya ada di perkotaan

Okky Asokawati. (ISTIMEWA)

LENSAINDONESIA.COM: Tiap tahunnya, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Namun, hingga kini Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati berpendapat bahwa masih banyak perempuan Indonesia yang belum ‘merdeka’.

Okky mengatakan perkembangan emansipasi perempuan di Indonesia secara umum telah mengalami kemajuan, khususnya di bidang sosial, politik, ekonomi dan keluarga. “Meski secara nasional, persoalan emansipasi perempuan masih menjadi masalah serius. Tidak sedikit perempuan belum “merdeka” dari struktur sosial, politik, dan ekonomi,” katanya, Jumat (21/4/2017).

Beberapa indikator yang tampak seperti masih banyaknya perempuan yang menikah di usia dini dengan angka 48/1.000. Padahal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 perempuan usia dini yang memiliki anak sebesar 38/1.000.

Implikasi nyata dari perempuan yang belum merdeka tersebut memberi dampak konkret di antaranya persoalan gizi buruk bagi anak Indonesia. Laporan Global Nutrition pada tahun 2016 Indonesia berada di rangking 108 dunia atau di atas Laos (124) dan Timor Leste (132). Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailanda (46) Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88), bahkan Kamboja (95).

“Isu emanansipasi perempuan saat ini masih terkonsentrasi di wilayah kota-kota. Namun tidak terjadi di daerah, desa dan pelosok wilayah Nusantara,” tegasnya.

Praktek human traficking menjadi indikator nyata persoalan emansipiasi perempuan masih menjadi persoalan yang sangat serius di daerah-daerah. Pelibatan kalangan masyarakat sipil seperti organisasi perempuan yang memiliki struktur hingga desa dapat lebih dikonkretkan lagi oleh pemerintah dengan membuat pemetaan daerah mana saja yang berkategori “lampu merah” dan “lampu kuning” khususnya dalam persoalan perempuan.

Dia pun menekankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak semestinya dapat melakukan kerjasama secara konkret dengan kementerian/lembaga lainnya khususnya menyikapi persoalan yang muncul dari kalangan perempuan seperti persoalan kesehatan, ekonomi, fasilitas layanan publik hingga akses pekerjaan.

“Oleh karenanya saya mendesak kementerian dan lembaga agar membuat kebijakan yang berprespektif perempuan yang sifatnya bukan sekadar pelengkap. Presiden Jokowi semestinya dapat memberi perhatian yang serius soal ini dengan menekankan kepada para menterinya agar membuat kebijakan yang bervisi penguatan perempuan. Meski juga patut diapresiasi Presiden Jokowi yang menempatkan delapan menteri dari kalangan perempuan lebih banyak dibanding pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.

Khusus di DKI Jakarta, dengan Gubernur-Wagub baru yang terpilih agar mengkoretkan program kerja yang dijanjikan seeprti OK OCE yang harus memberi porsi khusus untuk perempuan Jakarta. Akses permodalan serta peningkatan sektor UKM di Ibukota dapat menjadi pintu masuk untuk membereskan persoalan yang muncul di sektor perempuan dan anak di Ibukota.@licom