Ini penjelasan Kapolri soal pemblokiran Telegram

Tak diberi akses pihak penyedia aplikasi

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (ISTIMEWA)

LENSAINDONESIA.COM:Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan penyedia layanan aplikasi Telegram menolak memberi akses pada Polri untuk melacak jaringan teroris. Diduga, Telegram digunakan pelaku teroris dalam berkomunikasi.

“Tapi enggak dilayani, enggak ditanggapi. Ya kalau enggak ditanggapi kita tutup,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Teknologi yang dimiliki Telegram memungkinkan penggunanya memanfaatkan fitur, pesan, video dan foto yang tak bisa dibaca orang lain serta mampu menampung grup hingga 10 ribu. Termasuk penyedia layanan, penjahat cyber dan penegak hukum.

Padahal, sejumlah kasus terorisme di Indonesia para pelakunya memanfaatkan aplikasi tersebut. Totalnya ada 17 buah. “Dari hasil temuan Polri khususnya Densus ada 17 kasus terkait penggunaan Telegram ini,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penutupan aplikasi Telegram karena dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.
“Pemerintah kan sudah mengamati lama, dan negara ini mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan,” katanya usai kuliah umum pada pendidikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, lanjut Presiden, mendeteksi adanya ribuan aktivitas komunikasi antar negara dalam aplikasi tersebut yang mengarah kepada aktivitas terorisme. Namun, ia membantah bila Pemerintah akan menutup aplikasi media sosial yang lain. @licom