Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan jadi tersangka baru kasus korupsi e-KTP

Turut serta merugikan negara

Ketua DPR Setya Novanto berstatus tersangka korupsi e-KTP. (ISTIMEWA)

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Komisi antirasuah itu yakin Ketua Umum Partai Golkar terkait dengan korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.

Penetapan status tersangka Setya Novanto disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

“KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujarnya.

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.
Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Keputusan ini diambil karena KPK mengamati fakta persidangan Irman dan Sugiharto.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sbg tersangka. KPK menetapkan SN, anggota DPR sebagai tersangka dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan Negara rugi Rp 2,3 triliun,” ujarnya.

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Nama Novanto sendiri muncul dalam surat dakwaan untuk Irman dan Sugiharto. Dia disebut-sebut bersama-sama Irman, Sugiharto, Andi Narogong, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Drajat Wisnu, Direktur PNRI Isnu Edhi Wijaya, terlibat korupsi proyek e-KTP.

Perannya dalam proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu pun diperkuat jaksa penuntut umum KPK dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto.

Dia juga disebut berperan mengatur proyek e-KTP ini bersama Andi Narogong, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Mereka berempat bersepakat bahwa anggaran e-KTP sebesar Rp5,9 triliun setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen, 51 persennya atau Rp2,6 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja rill pembiayaan proyek.

Sementara itu, sisanya, sebesar 49 persen atau senilai Rp2,5 triliun dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak, baik anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kemendagri hingga pengusaha pemenang proyek e-KTP. @kmp/licom