Tak mau disebut ilegal, pedagang pasar Tanjungsari melawan

Tempuh jalur hukum

Pedagang pasar Tanjungsari menolak ditertibkan Pemkot Surabaya. Foto: Istimewa

LENSAINDONESIA.COM: Paguyuban Pedangan Pasar Tanjungsari 74, Pasar Tanjungsari 36, dan Pasar Dupak Rukun 103 Kota Surabaya menolak disebut ilegal karena selama ini sudah memiliki Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dari Pemkot Surabaya.

“Kami ini legal, kami telah mendapatkan izin resmi dari Pemkot Surabaya,” kata Ketua Paguyupan Pedagang Pasar Tanjungsari Surabaya Ismail Hamzah di Surabaya, Minggu (13/08/2017).

Menurut dia, pihaknya akan mempersoalkan secara hukum pihak-pihak baik dari kalangan DPRD maupun Pemkot Surabaya yang menyebut tiga pasar tersebut ilegal sehingga berujung adanya pembekuan IU2PR tiga pasar tersebut.

“Saya minta mereka mencabut pernyataan itu, karena definisi grosir dan eceran juga belum ada di aturan manapun,” katanya.

Ia menilai ada aktor intelektual dibalik polemik pasar grosir dan eceran di Surabaya yang dimotori pihak manajeman Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) yang merasa dirugikan karena sepi pembeli dengan keberadaan tiga pasar rakyat itu.

“Saya melihat ada indikasi monopoli. Ini sudah ada contohnya yakni di Pasar Induk Jakabaring di Palembang, lahan itu juga miliknya PIOS dengan pemilik yang sama. Mereka mematikan pasar rakyat dengan modus yang sama yakni menggandeng pemerintah daerah setempat untuk memindahkan seluruh pedagang pasar rakyat ke lokasinya,” katanya.

Hal sama juga dikatakan Koordinator Aksi Pedagang Pasar Tanjungsari Kusnan. Ia mengatakan para pedagang menolak penutupan Pasar Tanjungsari 74, Pasar Buah Tanjungsari 47 dan Pasar Dupak 103 karena resmi sudah mengantongi IUPR dari Pemkot Surabaya.  “Jika pasar itu ditutup, terus pedagang jualan apa,” kata Kusnan.

Menurut dia, seharusnya kalangan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya memperjelas di aturan mengenai ukuran mana yang dianggap sebagai pasar grosir dan pasar eceran. Bukannya, lanjut dia, DPRD merekomendasi para pedagang buah Tanjungsari dipindah ke pasar buah milik pengusaha.

Kusnan mengatakan para pedagang buah melawan kebijakan Dinas Pedagangan yang menutup tiga pasar tradisional yang mereka tempati selama ini. Menurutnya, pedagang sudah membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jadi tunggu saja, siapa yang benar dalam hal ini,” ujarnya.@wan