Gubernur NTB: Radikalisme muncul karena kekuatan institusi baik dihilangkan

Jangan sensitif ada upaya kreatif maknai Pancasila

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGKH. M. Zainul Majdi MA saat jadi pembicara dalam seminar nasional yang digelar Universitas Narotama, Surabaya. (LICOM/Sita)

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGKH. M. Zainul Majdi MA mengatakan banyak faktor yang menyebabkan radikalisme. Salah satunya ialah hilangnya peran institusi yang baik sedikit demi sedikit.

“Ada banyak faktor radikalisme, tapi yang saya lihat saat ini ialah ada institusi baik yang kekuatannya sedikit demi sedikit hilang, bahkan hancur,” katanya dalam seminar nasional bertajuk “Demokrasi Pancasila sebagai Penangkal Radikalisme” yang digelar Universitas Narotama, Kamis (7/9/2017).

Dia mencontohkan beberapa saat lalu ada pernyataan bahwa pesantren sebagai sarang terorisme. Dengan nada prihatin, dia menegaskan pesantren selama ini ikut berperan dalam memerangi radikalisme.

“Apakah kita lupa jutaan anak-anak belajar di pesantren. Ada juga yang menyebut masjid sebagai lokasi menyebar radikalisme. Apakah tidak sadar, dengan mengeluarkan statemen seperti itu orang akan meninggalkan tempat ibadah. Lalu kemana masyarakat mencari perlindungan sosial? Tentunya akan ke organisasi yang tak bisa dipercaya,” sesalnya.

Faktor lain ialah adanya bacaan keliru atas teks-teks agama, yang tidak hanya terjadi di Islam namun juga agama lain. Faktor lain ialah depresi sosial dimana ada kontradiksi antara nilai-nilai di tempat lahir dengan kota. Hal ini juga memicu terjadinya tekanan ekonomi dimana terjadi ketimpangan antara yang kaya dan tidak mampu.

“Pendidikan juga bisa menyumbang radikalisme dimana mereka yang kemampuan logisnya baik akan mampu melihat adanya ketimpangan ekonomi. Ini bisa memicu anak muda bergerak menuju ke arah radikalisme,” sambungnya.

Yang memprihatinkan, saat ini dengan mudah kelompok lain menuduh grup lain sebagai radikal lantaran tidak satu arah. Oleh karena itu, perlu ada titik tengah yang menjadi alat ukur radikalisme seseorang atau kelompok.

“Apa titik tengahnya? Pancasila. Selain itu, rasionalisme, akal sehat kolektif agar bisa menjaga negeri ini seperti saat founding father kita mendirikan Indonesia,” tegasnya.

Tetapi dia memberikan sejumlah syarat bahwa masyarakat saat ini jangan melihat Pancasila sebagai doktrin ideologis semata, tapi harus jadi doktrin transformatif. “Kita amalkan di hidup dan ini kerja bersama, berijtihad di dalam ranahnya masing-masing,” katanya.

Yang kedua, Zainul meminta agar Pancasila tak diperlakukan secara tradisional dan tekstual, melainkan Pancasila diperlakukan dengan progresif dan konstekstual. Semuanya berperan sesuai dengan pengamalannya masing-masing. “Jadi jangan terlalu sensitif kalau ada upaya kreatif memaknai Pancasila, sebagai bagian optimisme kita,” tutupnya.

Seminar juga menghadirkan mantan hakim MK Dr. Harjono, SH. M.CL dan H.R Djoko Soemadijo. @sit