Premi perbankan ke LPS Rp 10 T per tahun

0,1 persen laba

LENSAINDONESIA.COM: Premi perbankan di Indonesia yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lumayan besar. Satu tahun mencapai Rp 10 trilun dan totalnya sampai saat ini sekitar Rp 85 triliun.

“Premi itu merupakan iuran wajib dari bank-bank yang beroperasi di Indonesia,” ungkap Direktur Group Pengelolaan Operasional LPS, Hari Prasetyo saat memberi materi dalam acara workshop yang dipandu Pimred Bisnis Indonesia, Hery Trianto di The Shalimar Boutique Hotel, Malang, Selasa (12/9/2017).

Hari Prasetyo dalam workshop bertajuk Peran LPS Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan itu menegaskan bila semua bank di Indonesia wajib menjadi anggota LPS. Tak peduli bank domestik maupun asing.

“Pokoknya selama beroperasi di wilayah Indonesia harus menjadi anggota LPS. Tapi, kalau beroperasi di negara lain tidak masuk tanggungan LPS Indonesia,” kata pria asal Babat, Tuban ini.

Dijelaskan lelaki yang meraih master di AS ini bahwa premi bank itu besarannya 0,1 persen dari laba yang diperoleh bank tiap semester. Untuk satu semester premi yang masuk LPS, kata dia, Rp 5 triliun. Sehingga setahun mencapai Rp 10 triliun.

Hari yang alumi UB Malang ini mengakui bila sampai kini, premi bank yang masuk ke LPS mencapai Rp 85 triliun. Dari dana sebesar itu dipakai untuk membayar nasabah yang banknya dilikuidasi Rp 1,2 triliun.

Meski begitu, alumni SMAN 1 Tuban ini menegaskan bila dana pihak ketiga (DPK) di bank yang menjadi jaminan LPS sebesar Rp 8000 triliun. Makanya, DPK yang bisa dicover LPS maksimal Rp 2 miliar tiap nasabah. “Itu utnuk mengantisipasi moral hazard,” tandasnya.

Sedangkan premi yang masuk ke LPS, dijelaskan Hari, bila diinvestasikan ke SUN atau Sukuk. Itu yang tak dipakai untuk menanggung simpanan nasabah bank yang dilikuidasi.

Alumni SMPN 1 Babat ini juga menjelaskan bahwa selama ini ada 81 bank yang dilikuidasi. Dari sebanyak itu ada 14 bank yang dinyatakan dalam kondisi sakit karena belum teratasi.

Untuk itu, terang pria yang memulai kariernya di Direktorat Asuransi Depkeu ini, LPS masih menghitung jumlah kerugian kalau bank-bank tersebut ditutup. Alasannya, yang dijamin LPS hanya Rp 2 miliar. Selebihnya dibayar dari hasil penjualan aset-aset dari bank yang bersangkutan.

Karena itu, kata dia, seluruh bank di Indonesia wajib membuat laporan neraca dan rugi/laba tiap bulan. “Itu dipakai untuk membuat peringkatan bank yang berpotensi masalah. Lalu LPS menghitung jumlah kerugian kalau bank itu dilikuidasi,” katanya. @aji