“Pemuda Bekasi Anti Korupsi”: Kajari Risman jangan tergoda pejabat Pemkab “garong”

PB AKSI tagih janji Kejaksaan Bekasi serius tangani kasus korupsi

Pemuda dan Mahasiwa Bekasi Anti Korupsi minta Kajari Risman menjaga kepercayaan warga untuk memberantas tindakapan penggarongan uang rakyat. @sofie

LENSAINDONESIA.COM: Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dan pemuda mengatasnamakan “Pemuda Bekasi Anti Korupsi” (PB AKSI) mengundang sensasi di depan Kantor Kejari kabupaten Bekasi. Mereka mendesak Kejaksaan segera turun tangan menanggani kasus-kasus ‘penggarongan’ uang rakyat alias korupsi yang dilakukan
oknum-oknum pejabat Pemkab.

Ironis lagi, kasus-kasus dugaan korupsi itu bahkan menyeret-nyeret nama Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda di wilayah Kabupatden Bekasi.

“Tinggi kesenjangan sosial di Kabupaten Bekasi akibat ulah korupsi oknum pejabat yang seolah dibiarkan para pimpinan daerah ini,” tegas Koordinator aksi Rahmat tentang aksi yang berlangsung (13/09/2017).

Aksi mereka yang sensasi membentangkan spanduk di gerbang Kejari, bertulisakan “Gedung ini disewakan, Ub: ‘R.T.’, Harga Nego”. Selain itu, pendemo juga menyampakan orasi diatas mobil komando massa aksi.

Menurut Rahmat, dugaan korupsi terjadi masif di
kabupaten Bekasi, sejak lama. Diantanya, Pemeliharaan Mess Mahasiswa Yogyakarta dan Bandung, Pemeliharaan Rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, Pemeliharaan Lapangan futsal dan tenis, Pemeliharaan Lift Gedung Bupati.

Lainnya, lanjut Rahmat, mangkraknya Kantor Pusat PDAM Tirta Bhagasasi Tegal Danas, dan kasus SMAN 1 Muara Gembong ambruk, kasus bocornya PAD BUMD PT BBWM dan lain-lain.

Kordinator Aksi Rahmat menegaskan pihaknya mencermati tingginya kesenjangan sosial di Kabupaten Bekasi, contoh kemiskinan lantaran akibat tingginya perilaku korup oknum pejabat di Kabupaten Bekasi.

“Seolah dibiarkan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi,” kata Rahmat.

Rahmat juga mengungkapkan, penanganan kasus korupsi di jajaran Pemerintahan Kabupaten Bekasi bercitra buruk sejak mencuarnya kasus incenerator, kasus genset dan kasus satpol PP, contohnya.

Massa aksi menuding karena ketertutupan pihak kejari Bekasi membuat ketidakpuasan masyarakat atas kinerja masyarakat.

“Kasus genset, incenerator dan satpol PP itu PR dari Kajari sebelum dijabat Risman,” jelasnya.

Selain itu, massa aksi lain Sukamim mendesak pihak kejaksaan untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri, mengingat pasca dilantiknya Risman, Kajari langsung menandatangani pakta integritas yang dibuat massa aksi pada saat itu, dan berjanji menangani banyaknya kasus korupsi di Bekasi.

“Pasca dilantik, Kepala Kekjaksaan Risman Tarihoran tandatangani pakta integritas yang kami buat untuk menyelesaikan banyaknya dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Tapi sampai hari ini, dirinya mengingkari rakyat Bekasi!” ucapnya saat berorasi.

Selain itu, Rahmat membeberkan dan menyebarkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) rutin pemeliharaan di bagian umum yang tak logis hingga milyaran rupiah kepada media.

“Anggaran pemeliharaan rutin setiap tahun milyaran rupiah untuk satu kegiatan. Kalau Risman tegas, pasti tangkap Peno (Kabag Umum-red),” pungkasnya, mengkhawatirkan Kajari Risman gampang tergoda rayuan para “penggarong” uang negara berseragam lengkap dengan PIN PNS. @sofie