FBI siap pidanakan Konglomerat James Riady soal Megaproyek kota baru “Meikarta”

Belum kantongi izin pembangunan, sudah dipasarkan ke publik

Bigboss keluarga Riady dan para taipan bersama maket megarpoyek kota baru "Meikarta". @dok.ist

LENSAINDONESIA.COM: Mega proyek pembangunan kota baru Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang dianggap melecehkan hukum dan perundang undangan, terus memanas. Front Bela Indonesia (FBI), berencana melaporkan Konglomerat James Riady sebagai pemilik megaproyek “Meikarta” (Lippo Group) ke Polres Bekasi.

“Rencananya, kami akan melaporkan ke Polres Bekasi Hari Jumat ini sehabis sholat Jumat,” tutur Nur Hidayat, koordinator acara diskusi “Stop Kolonialisasi Meikarta” yang diselenggarakan Rabu kemarin (20/9/2017), FBI di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur.

Pelaporan itu terkait tindakan pelaksanaan megaproyek tidak dilengkapi dengan perijinan Amdal maupun perijinan lain seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun sudah diproses awal dan dipasarkan ke masyarakat luas termasuk dipromosikan besar-besaran lewat media massa maupun media promosi outdoor.

“Bahkan, pihak pengembang sudah melakukan transaksi dan menarik uang pembayaran kepada masyarakat,” katanya.

FBI, menurut Nur Hidayat, telah menyatakan sangat jelas dan lugas bahwa Meikarta diduga melanggar amanah dari konstitusi dan ideologi falsafah bangsa Indonesia yaitu UUD 45 dan Pancasila yang murni dan konsekuen.

“Bahwa negara menjamin terwujudnya keadilan hukum dan kesejahteraan rakyat Bangsa Indonesia sebagai pemilik dan ahli waris yang syah terhadap tanah tumpah darah NKRI, telah diatur dan ditentukan hak haknya dalam konstitusi UUD 45 dalam berkeadilan dan berdaulat baik secara politik dan berkebangsaan di wilayah hukum NKRI,” jelasnya.

FBI berpegang teguh, lanjut aktivis ini, di dalam perundang undangan yang berlaku di NKRI bahwa dalam segala hal pelaksanaan dan didalam menjalankan pembangunan apa pun haruslah sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan dan tidak bisa berbenturan dengan alasan diskresi.

Artinya, tegas Nur Hidayat, diskresi telah yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal tidak lah berbenturan pada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi di atasnya. “Pembangunan yang dilakukan haruslah mengacu kepada proses hukum dan keseimbangan lingkungan dan alam sebagai hak sosial dan alam sekitarnya dengan mengacu kepada prinsip keadilan,” papar Nur Hidayat.

Alasan itu, FBI bertekad menyeret pengelola Megaproyek Meikarta, yaitu konglomerat James Riady ke pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran pidana.

FBi menyesalkan bahwa pembangunan megaproyek ini seharusnya tetap memiliki konsep yang berwawasan lingkungan baik alam maupun sosial, agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial. “Juga kerusakan alam yang semakin parah dikarenakan tidak adanya kajian Amdal dan izin didalam mendirikan bangunan,” tegasnya. Selain itu, dapat menciptakan suasana kecemburuan sosial yang semakin parah.

Praktek praktek seperti ini, menurutnya, terjadi pada pembangunan mega mega proyek seperti Reklamasi Teluk Jakarta dan Meikarta. Padahal, nilai investasi hanya dimiliki segelintir orang atau para konglomerat. Namun, pelaksanannya mengorbankan hak hak kehidupan rakyat dan lingkungan hidup serta menabrak peraturan peraturan hukum yang disepakati dan dilaksanakan secara bersama di wilayah hukum RI.

“Untuk itulah, kami sebagai rakyat bangsa Indonesia yang memiliki hak dan juga sebagai ahli waris dari republik Indonesia menuntut pemerintah daerah dan pusat untuk tetap berpegang teguh dan memiliki ketegasan didalam pelaksanaan hukum yang telah ditentukan dalam perundang undangan khususnya UUD 45 sebagai acuan hukum tertinggi di NKRI,” tegas Nur Hidayat terkait rencanya laporan FBI.  @sofie