PPP siap lawan yang ingin perpanjang Pansus Hak Angket KPK: Kok “aya aya wae”!

Sekjen PPP Asrul Sani: Harus dijelaskan alasannya yang konkret?

Sekjen DPP PPP Asrul Sani, yang Anggota Komisi III DPR RI asal Pekalongan, Jawa Tengah. @agus_irawan

LENSAINDONESIA.COM: Masa kerja Pansus (Panitia Khusus) DPR RI terkait Hak Angket KPK berakhir 28 September 2017 mendatang. Suara-suara di DPR ada yang mewacanakan ingin memperpanjang, sebaliknya ada yang berpandangan  melawan alias menolak keras Pansus yang selama ini mengundang gaduh jika akan diperpanjang.

Anggota Komisi III DPR RI membidangi masalah hukum dan HAM, Asrul Sani dari fraksi PPP mempertegas pihaknya berpandagan masa kerja Pansus Hak Angket KPK sudah cukup, sehingga tidak perlu diperpanjang.

“Kalau Pansus tidak harus diperpanjang,” kata Arsul yang Sekjen DPP PPP ini saat dikonfirmasi LENSAINDONESIA, Jumat (22/9/2017). Praktis, yang ingin memperpanjang dianggap, kalau orang Sunda menyebut “aya-aya wae” (ada-ada saja).

Pilihan fraksi PPP menolak diperpanjang itu berdasarkan alasan yang sangat mendasar. Menurut Asrul, bahwa hasil kerja dan temuan Pansus hingga saat ini sudah menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dievaluasi oleh KPK.

“Jadi, keputusan Pansus akan diperpanjang atau tidak merupakan keputusan semua fraksi. Maka, kalau ada minta diperpanjang harus dijelaskan alasannya,” tegas anggota DPR kelahiran Pekalongan, Jateng. Maksud dia, harus dijelaskan apa alasannya yang konkret?

Walau begitu, politisi Senayan yang tergolong kritis ini, terkait Pansus ini tetap pada pendirian pihaknya bahwa tidak benar Pansus Hak Angket KPK dipersepsikan untuk melemahkan KPK.

“Tidak ada untuk bekukan KPK, atau kurangin kewenangan kinerjanya,” tegas politikus asal daerah pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah ini. @agus_irawan