CFO Bukalapak: “Pelaku e-commerce keberatan jika pajak bisnis online berlaku!”

Penjualan tinggi ada di sosmed

(kiri) Co-Founder dan CFO Bukalapak, M Fajrin Rasyid. Foto-TJP,ist

LENSAINDONESIA.COM: Co-Founder dan CFO Bukalapak, M Fajrin Rasyid menyatakan keberatan atas keputusan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang segera merilis aturan pajak bisnis online (e-commerce) pekan ini atau pekan depan.

“Hari ini tim saya di kantor Ditjen Pajak guna membahas aturan itu. Mungkin bakal diundur sebab banyak yang keberatan yang alasannya kesetaraan atau equal treatment. Dan ini sudah disampaikan oleh saya bahkan hampir semua pelaku e-commerce pendapatnya sama,” ujar Fajrin di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, nilai penjualan paling tinggi bukan pada platform e-commerce, melainkan berdagang di sosial media (sosmed), halnya Facebook dan Instagram. Penjualan melalui sosmed justru terkesan ancaman bagi pelaku bisnis online.

“Jualan paling besar bukan di Bukalapak dan e-commerce lainnya, namun justru jualan di Instagram dan Facebook. Ironisnya, transaksi jualan di sosmed tak terjangkau oleh aturan pajak, inilah yang dikhawatirkan pemain dan asosiasi e-commerce,” tegasnya.

Jika aturan pajak untuk pebisnis online itu akan membatasi gerak e-commerce, dan bakal orang-orang ramai-rmai memilih berjualan di Instagram dan Facebook dibanding melalui e-commerce.

“Tak hanya pelaku usaha e-commerce yang merugi, pemerintah juga sebab tak ada setoran pajak dari transaksi jualan di sosmed atau grup chatting. Ini berpotensi tidak adil, kan tidak equal treatment sebab transaksi via sosmed merugikan pemerintah,” paparnya.

Fajrin berharap agar pemerintah lebih bijak menerapkan aturan pajak bisnis online. Sebab penjual di Bukalapak ada ragam kalangan, mulai dari individu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sampai badan usaha.

Memang sementara ini, lanjut Fajrin, pelaporan pajak tenantnya masih bersifat self assessment.

“Saya yakin banyak penjual di Bukalapak sudah membayar pajak. Penjual di Bukalapak banyak jenisnya, ada perusahaan yang sudah PKP, UMKM dan individu mengaawli berjualan beromzet kecil. Itak bisa dipukul rata langsung di pungut PPN, ini nggak mungkin. Sebab UMKM yang omzetnya masih kecil kan belum wajib PPN,” tutup Fajrin.@l6,Eld-Licom