LENSAINDONESIA.COM: Geram, itulah yang dirasakan Masyarakat Pemantau Pelaksana Program dan Kebijaksanaan Pemerintah (MP3KP) Jawa Timur (jatim) dan Pusat Kajian Anti Korupsi. Mereka laporkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (jatim).

LSM juga meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera melakukan audit atas honor yang diberikan pada 8 tenaga ahli Pemerintah Kota (Pemkot) Walikota Surabaya.

Orang nomor satu MP3KP Eusebius Purwadi, SH menyampaikan, Surat Keputusan (SK) Walikota Surabaya Tri Rismaharini No.188/444/436.1.2/2010 tersebut jelas melanggar ketentuan yang berlaku.

Ini jelas merugikan keuangan negara. Melihat hal tersebut Purwadi minta BPKP segera mengaudit jumlah kerugian negara yang diakibatkannya.

“Kita pernah mempertanyakan berapa honor yang dikeluarkan untuk delapan tenaga ahli tersebut ke Pemkot Surabaya, tapi mereka tidak mau membukanya,” tegas Purwadi.

Menurut Purwadi, apa yang dialkukan walikota tidak berdasar pada PP No 41 tahun 2007 dan Permendagri nomor 57 tahun 2007, dimana Risma dalam mengeluarkan kebijakan bukan untuk membentuk staf ahli melainkan tenaga ahli.

Dan tenaga ahli yang didapat bukan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS), kalaupun ada yang dari PNS, itu bukan dari PNS dari lingkungan Pemkot Surabaya.

Kedudukan 8 tenaga ahli tersebut tidak diperintahkan oleh UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (perda), Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007, peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No. 57 tahun 2007, maka pengeluaran biaya sehubungan dengan penunjukan tenaga ahli yang dibebankan kepada APBD kota Surabaya, tidak sesuai dengan peruntukannya dan dapat menimbulkan kerugian negara.

“Jadi saya berharap agar pihak Kejati segera menindaklanjuti laporan ini”, tambahnya.

Mengenai laporan terkait tersebut pihak Kejati sudah diterima oleh bagian sekretariatan Kejati Jatim RM Prialin.bam/LI-07