LENSAINDONESIA.COM: MZA Djalal, Bupati Jember yang dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri mengaku dirinya tidak mau ambil pusing atas apa yang dilakukannya.

Menurutnya, dia akan tunduk pada keputusan pemerintah pusat. “Kalau prosedurnya memang harus demikian selama mengikuti proses hukum, saya merasa tidak ada ada masalah meski dinon-aktifkan,” kata Djalal.

MZA Djalal dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim guna menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus pelepasan tanah eks kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jl Gajah Mada.

Djalal datang ke Kejaksaan Tinggi (kejati) Jawa timur (jatim) pukul 09.00 WIB. Djalal langsung menuju
salah satu ruangan pemeriksaan satuan khusus di lantai lima.

Informasi yang dihimpun di Kejati menyebutkan, Djalal belum menjalani pemeriksmeaan sampai saat ini. Ia masih berada di salah satu ruangan pemeriksaan namun ia belum diperiksa oleh penyidik karena penyidik masih memeriksa M Ghozi direktur PT Teguh Surya Millenia.

“Belum diperiksa, saat ini masih memeriksa Ghozi. Mungkin setelah sholat maghrib diperiksa. Itupun kalau yang bersangkutan tidak keberatan,” ujar sumber tersebut.

Sementara Kasi Penkum Kejati Muljono saat dikonfirmasi terkait masalah ini tidak bisa dihubungi. Diperiksanya Bupati Djalal juga diperkuat oleh koordinator LSM Peduli Tanah Air (PETA) Jember Heru Nugroho.

Heru mengatakan, ia bertemu dengan Djalal saat akan menjalani pemeriksaan di satuan khusus. “Saya bertemu tadi, kita akan terus mengawal kasus ini,” terang Heru.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga tersangka dugaan kasus pelepasan tanah eks kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jl Gajah Mada ditahan oleh penyidik Kejati Jatim. Ketiga pejabat tersebut antara lain, mantan Sekda Pemkab Jember, Djoewito, Mantan Asisten I yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar M Hazi, serta Mantan Kabag Umum, Soediyanto.

Ketiganya ditahan pihak penyidik Pidsus Kejati Jatim lantaran diduga melakukan tindakan korupsi senilai Rp 9 M.bam/LI-07