Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
AKTIVIS

Dilaporkan MP3KP-Jatim ke Kejati, Walikota Tidak Gentar 

LENSAINDONESIA.COM: Dilaporkannya pengangkatan delapan tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya oleh Masyarakat Pemantau Pelaksanaan Program dan Kebijaksanaan Pemerintah Jawa Timur (MP3KP-Jatim) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beberapa waktu lalu, tak membuat Walikota Tri Rismaharini takut.

Pasalnya, apa yang telah dilakukan walikota perempuan ini sudah sah dan berlandaskan hukum.
“Silahkan saja mereka lapor, bagai saya itu nggak masalah. Aturannya ada kok,” jelas Tri Rismaharini kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Jumat (5/8/2011).

Tri Rismaharini bersikukuh, bahwa keputusan yang diambilnya sudah benar dan tidak ada yang menyalahi aturan manapun.

“Saya nggak mungkin ngawur lah. Kalau tidak sah, pengeluaran biaya untuk tenaga ahli juga tidak sesuai dengan peruntukkannya. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan keuangan negara” tegas Risma.

Diberitakan sebelumnya Koordinator MP3KP-Jatim, Eusebius Purwadi menerangkan, keputusan walikota pada 26 Oktober 2010 yang mengangkat Don Rozano, Emanuel Sujadmoko, Soebagyo, Purwito, Airlangga Pribadi, Syarif Mustafa Amien, Mursyid dan Adi Sutarwiyono sebagai tenaga ahli menyalahi peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

Kedudukan Tenaga Ahli menurut LSM itu tidak sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Permendagri Nomor 57 Tahun 2007.

Dalam hal ini, walikota dalam melaksanakan tugasnya hanya dapat dibantu oleh staf ahli dan bukan tenaga ahli. Dasar hukumnya adalah Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Isi Pasal 36 adalah Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli, staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli.

Kemudian, staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil. Dan tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.ali/LI-07

Baca Juga:  Jelang pelantikan presiden, aparat keamanan di Jombang patroli besar-besaran mulai hari ini